HALUT, Corongpublik// Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Halmahera Utara menyoroti keras kinerja Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Polres Halmahera Barat dan Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, terkait penanganan dugaan korupsi proyek jalan hotmix Loloda Tengah senilai sekitar Rp15 miliar yang dinilai mandek dan tidak transparan.
Ketua GPM Halut, Maikel Flory, menegaskan proyek jalan tersebut menyangkut langsung keselamatan dan kepentingan nyawa masyarakat. Karena itu, ia mendesak Kejari Halbar dan Polres Halbar agar tidak main-main dan segera menuntaskan penanganan perkara yang telah lama bergulir tanpa kejelasan.
Menurut Maikel, nilai proyek sebesar Rp15 miliar bukanlah angka kecil yang bisa diabaikan. Dugaan penyimpangan anggaran sebesar itu, kata dia, seharusnya menjadi prioritas penegakan hukum karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat Loloda Tengah.
Ia juga menegaskan, GPM sebagai bagian dari masyarakat Loloda Tengah akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada kepastian hukum. GPM, kata Maikel, tidak ingin kasus yang merugikan rakyat justru menguap tanpa pertanggungjawaban.
GPM Halmahera Utara menilai persoalan ini tidak sekadar soal teknis penyelidikan, melainkan menyangkut wibawa dan kredibilitas institusi penegak hukum. Jika dugaan korupsi yang berdampak langsung pada kepentingan publik dibiarkan berlarut-larut, maka kepercayaan masyarakat terhadap APH akan semakin tergerus.
“Publik berhak mempertanyakan profesionalitas dan akuntabilitas APH di Halmahera Barat apabila kasus sebesar ini tidak ditangani secara terbuka dan serius,” tegas Maikel.
Selain itu, GPM Halut mendesak Kapolda Maluku Utara agar segera mengambil langkah tegas dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Polres Halmahera Barat dalam menangani kasus dugaan korupsi tersebut.
GPM Halut pun memperingatkan, jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan dan transparansi dalam penanganan perkara proyek jalan hotmix Loloda Tengah, mereka memastikan tidak akan tinggal diam dan siap mengambil langkah lanjutan sebagai bentuk kontrol publik.
___Tim/Red___
