JAKARTA, Corongpublik// Aktivis perempuan asal Tapanuli, Malona Aruan, mendesak pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional atas musibah banjir besar yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Bencana tersebut telah menelan ratusan korban jiwa serta merusak ribuan rumah warga, sehingga menurutnya membutuhkan penanganan luar biasa di tingkat nasional.
Lona menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh memberikan jawaban normatif terkait dugaan masyarakat mengenai penyebab banjir. Ia menyoroti kuatnya kecurigaan publik terkait aktivitas pembalakan liar, terlebih setelah warga menyaksikan jutaan potongan kayu terbawa arus dan menghantam permukiman.
Menurutnya, apa yang dilihat masyarakat di lapangan merupakan indikasi serius yang tidak boleh diabaikan.
“Masyarakat menuding karena apa yang mereka lihat. Jutaan kayu dibawa arus, itu bukan hal kecil. Pemerintah harus serius menyelidiki, bukan sekadar memberikan jawaban normatif,” tegas Lona.
Dalam pernyataannya, Lona juga meminta Menteri Perumahan Rakyat turun langsung meninjau lokasi bencana. Ia mengingatkan bahwa kementerian tersebut pernah bergerak cepat saat gempa menerjang NTT dan sejumlah wilayah lain, sehingga langkah serupa layak dilakukan untuk korban banjir Sumatera.
Selain itu, ia mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak segera membentuk tim khusus trauma healing. Menurutnya, para ibu dan anak yang menjadi korban sangat rentan mengalami tekanan psikologis dan membutuhkan pendampingan segera.
Di sisi lain, Lona menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang turun langsung ke lokasi bencana. Namun, ia menyayangkan sikap sebagian pembantu presiden yang dinilai lamban dan tidak menunjukkan respons cepat sebagaimana biasanya di awal pemerintahan.
“Saya berterima kasih kepada Pak Prabowo yang turun langsung. Tapi saya heran, kenapa para pembantu presiden terlihat begitu pasif? Di awal kabinet ini dibentuk, setiap terjadi bencana, biasanya responnya cepat dan serentak,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Lona berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah luar biasa. Ia menilai skala bencana yang terjadi di Sumatera membutuhkan koordinasi nasional yang lebih terpadu agar proses penanganan dan pemulihan dapat berjalan maksimal.
—TIM/RED—
