Anggaran Live TV Gubernur Malut Diduga Capai Miliaran, DPRD Diminta Segera Usut

SOFIFI, Corongpublik// Dugaan penyalahgunaan anggaran kembali mencuat di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kali ini, berbagai pihak melirik Dinas Kominfo dan Bapeda Malut terkait tidak jelasnya penggunaan dana kontrak media televisi yang nilainya diduga mencapai miliaran rupiah.

Di tengah kondisi ekonomi Maluku Utara yang tengah lesu, publik justru dihadapkan pada isu dugaan pemborosan anggaran. Sumber internal menyebut, dana besar tersebut digunakan untuk membiayai penampilan Gubernur Malut, Sherly Tjoanda Laos, secara langsung (live) di berbagai stasiun televisi nasional.

Ironisnya, Gubernur Sherly diketahui sudah melakukan perubahan anggaran hingga lima kali dengan alasan agar APBD lebih efektif dan berpihak pada masyarakat. Namun, di balik retorika efisiensi itu, muncul pertanyaan besar, apakah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat atau sekadar demi pencitraan pribadi?

Informasi yang diperoleh menyebutkan, setiap kali siaran langsung di televisi, Pemprov Malut harus mengeluarkan biaya hingga Rp250 juta. Jika dikalikan dengan puluhan kali penampilan Gubernur di layar kaca, maka total dana yang terserap bisa mencapai miliaran rupiah.

“Live di TV itu bukan gratis. Setiap penayangan berbayar, dan Gubernur sudah puluhan kali tampil di berbagai stasiun televisi. Artinya, ada anggaran besar yang dipakai demi popularitas,”ungkap salah satu sumber kepada wartawan.

Lebih jauh, sumber tersebut menyebut, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bahkan ikut menganggarkan dana khusus untuk kegiatan live Gubernur di TV, termasuk pembentukan tim kreator yang bertugas mendukung pencitraan kepala daerah.

Kondisi ini memantik kritik keras dari berbagai pihak yang menilai DPRD Malut terlalu pasif dalam menjalankan fungsi pengawasan.

“DPRD jangan diam saja. Kalian dipilih untuk mengawasi anggaran dan kinerja pemerintah, bukan membiarkan pemborosan seperti ini,”tegas seorang pemerhati kebijakan publik di Sofifi.

Sorotan publik pun makin tajam ketika melihat ketimpangan sosial yang masih melanda. Di saat masyarakat Maluku Utara masih bergulat dengan kemiskinan dan keterbatasan infrastruktur, anggaran daerah justru digunakan untuk kegiatan yang tidak memiliki dampak langsung bagi rakyat.

“Apakah ini yang disebut berpihak pada rakyat? Saat masyarakat susah, dana publik malah dihabiskan untuk pencitraan di televisi,” ujarnya dengan nada kecewa.

Masyarakat kini mendesak DPRD Malut segera membentuk tim investigasi guna menyelidiki alokasi anggaran yang digunakan untuk kegiatan live Gubernur di berbagai stasiun TV. Mereka mempertanyakan apa manfaat nyata dari penampilan televisi tersebut, sementara banyak program pembangunan yang dijanjikan kepada publik masih belum juga terealisasi. (Tim/Red)