JAKARTA, Corongpublik// Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah meminta dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperkuat tata kelola ruang laut dan pesisir, dalam audiensi yang digelar di Ruang Rapat Segoro Waseso, Gedung Mina Bahari II, Kamis (6/11/2025).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan resmi Pemkab Halteng terkait percepatan pembangunan wilayah pesisir dan pemanfaatan ruang kolom perairan.
Audiensi yang dipimpin pejabat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) ini menghadirkan Bupati Halmahera Tengah beserta tim teknis daerah. Diskusi berlangsung intens dan produktif, terutama terkait kebutuhan sinkronisasi kebijakan ruang laut dengan pesatnya perkembangan industri dan sektor perikanan di Teluk Weda.
Bupati menegaskan bahwa Halmahera Tengah berada pada fase penting pertumbuhan ekonomi nasional dan membutuhkan dukungan regulatif yang selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.
“Sinkronisasi data, perizinan, dan pemanfaatan ruang laut menjadi kebutuhan mendesak bagi kami,” ujar Bupati.
Dalam pemaparannya, Pemkab Halteng juga menjelaskan profil wilayah, potensi sumber daya laut, serta tantangan pengelolaan pesisir, mulai dari penyederhanaan perizinan, penguatan pengawasan ruang laut, hingga perlunya kolaborasi lintas sektor untuk mendukung aktivitas masyarakat pesisir.
Pihak DJPRL merespons positif dan menyatakan komitmen untuk mendampingi Pemkab Halteng dalam berbagai aspek pemanfaatan ruang laut, termasuk perizinan, pra-pendaftaran, pencatatan pemanfaatan ruang, hingga harmonisasi kebijakan dengan instansi lain.
Pertemuan ditutup dengan penyepakatan langkah tindak lanjut, seperti penyiapan data teknis, penguatan kajian pemanfaatan ruang laut, dan rencana pendampingan lanjutan oleh DJPRL kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
–Tim/Red–
