TERNATE, Corongpublik// Forum Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah se-Provinsi Maluku Utara yang digelar di Kota Ternate, Rabu (17/12/2025), menjadi panggung penyampaian kritik sekaligus solusi strategis dari para kepala daerah kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Dalam forum yang dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara serta 10 bupati dan wali kota itu, Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, secara tegas menyoroti tidak optimalnya pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) yang berada di bawah kewenangan Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara.
Ikram mengusulkan agar pengelolaan TPI dan PPI dilakukan secara kolaboratif melalui mekanisme surat tugas pembantuan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, sehingga fasilitas tersebut tidak sekadar menjadi bangunan fisik tanpa fungsi ekonomi bagi nelayan.
“PPI di kabupaten/kota yang dikelola provinsi tidak berjalan. Yang tidak diserahkan ke provinsi hanya Halmahera Tengah. Saya minta agar provinsi menerbitkan surat tugas pembantuan. Jika tidak, TPI dan PPI hanya akan menjadi bangunan mangkrak,” tegas Ikram dalam forum tersebut.
Selain sektor perikanan, Ikram juga mengangkat persoalan strategis di sektor pertanian, khususnya produksi padi. Ia menyebutkan bahwa produksi padi di Halmahera Tengah terus meningkat signifikan berkat pemanfaatan lahan di wilayah Wairoro dan Trans Waleh, bahkan telah mencapai kondisi over capacity.
Namun, peningkatan produksi tersebut dinilai berpotensi merugikan petani jika tidak diimbangi dengan kepastian penyerapan gabah. Ikram mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera menyiapkan skema penyerapan hasil panen, mengingat hingga kini Bulog belum hadir menyerap gabah petani.
“Kita dorong produksi padi, tapi harus ada kejelasan siapa yang menyerap. Kalau tidak, petani yang akan dirugikan. Pemerintah provinsi harus memikirkan ini agar ketahanan pangan benar-benar berdampak pada kesejahteraan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Ikram juga mengkritisi laporan akhir tahun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara yang dinilainya belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil daerah karena masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dengan data kabupaten/kota.
Ia mencontohkan sejumlah capaian Halmahera Tengah yang belum tercantum dalam laporan tersebut, seperti anggaran pendidikan gratis dan beasiswa senilai Rp19 miliar, penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi tertinggi dan inklusif di Maluku Utara, serta capaian tertinggi program kesehatan gratis.
“Laporan pemerintah provinsi seharusnya terintegrasi dengan data kabupaten/kota agar menggambarkan kondisi pembangunan Maluku Utara secara utuh,” tegas Ikram.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas capaian pembangunan Kabupaten Halmahera Tengah sepanjang tahun 2025, khususnya pertumbuhan ekonomi tertinggi dan inklusif serta keberhasilan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang telah mencapai 67 persen.
Gubernur juga mengimbau seluruh kabupaten/kota untuk terus meningkatkan capaian PKG sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan dasar. Selain itu, ia mengajak bupati dan wali kota berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri dalam memperkuat pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Forum tersebut ditutup dengan apresiasi Gubernur kepada seluruh daerah yang berhasil menempatkan wilayahnya di zona hijau berdasarkan indikator penilaian pemerintah pusat, sekaligus penegasan pentingnya sinergi pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Maluku Utara.
—TIM/RED—
