WEDA, Corongpublik// Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menegaskan komitmen memperketat pengawasan pembangunan dan program sosial tahun 2026. Langkah ini diumumkan Bupati Halmahera Tengah dalam acara ramah tamah bersama Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah di kediaman Bupati, Bukit Loiteglas Weda, Jumat (8/11/2025).
Bupati memastikan bahwa seluruh proyek strategis daerah akan dipantau secara ketat, termasuk dengan melibatkan jurnalis dalam proses monitoring lapangan.
“Saya akan libatkan wartawan dalam monitoring. Bila ada temuan, kita diskusikan bersama. Kolaborasi sangat penting karena menyelesaikan persoalan membutuhkan energi dan waktu,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa setelah finalisasi rencana kerja 2026, Pemda akan mengundang Kajati dan KPK untuk membahas potensi persoalan serta memperkuat koordinasi agar tata kelola pemerintahan semakin transparan.
“Banyak hal yang perlu dipahami Kajari tentang dinamika di daerah ini. Dan saya tidak segan menindak siapa pun apabila terbukti bersalah,” ujarnya.
Bupati turut memaparkan sejumlah program prioritas Pemda, termasuk peningkatan layanan kesehatan, insentif masyarakat, beasiswa pendidikan, serta kebijakan token listrik gratis bagi masyarakat berdaya 900 VA ke bawah (non-ASN). Ia menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas dan proses penegakan hukum.
“Saya tidak ikut campur laporan yang masuk ke Kejaksaan. Jika ada yang salah, saya serahkan sepenuhnya untuk ditindak,” katanya.
Acara tersebut dihadiri Staf Ahli Bupati, para Asisten, pimpinan OPD, unsur Forkopimda, serta jajaran Kejaksaan Negeri Weda, menandai kuatnya sinergi lintas sektor dalam menjaga kualitas pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah, Ashari Syam, SH., MH., menyampaikan apresiasi atas penyambutan Pemda. Ia menegaskan bahwa Kejaksaan tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan melalui fungsi intelijen dan datun.
“Kita ingin pembangunan di Halteng berjalan baik dan tidak menimbulkan persoalan hukum,” ujarnya.
Kajari juga menegaskan kesiapan memberikan pendampingan hukum kepada OPD dan pelaksana proyek.
“Jika ada keraguan, silakan konsultasi. Kita ingin mencegah sebelum masalah muncul,” katanya. Ia menyambut positif keterlibatan media sebagai bagian dari pengawasan bersama demi keterbukaan.
Mengakhiri sambutannya, Kajari mengajak seluruh pihak membangun harmonisasi dan menjadikan Kejaksaan sebagai mitra strategis Pemda dalam mengawal setiap program dan proyek.
“Tujuan kita sama, Halteng harus maju dan bersih,” tegasnya.
—Tim/Red—
