WEDA, Corongpublik// Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangadji menghadiri Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 yang dilaksanakan pada 18-19 November 2025 di Hotel Sentul Lake, Bogor.
Kegiatan berskala nasional ini dibuka langsung oleh Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Djamar Chineseago bersama Mendagri Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Turut hadir para gubernur, bupati dan wali kota dari daerah perbatasan serta perwakilan kementerian terkait.
Rakorendel 2025 membahas penyelarasan arah pembangunan kawasan perbatasan sesuai RPJMN 2025-2029 dan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Kawasan perbatasan kini ditetapkan sebagai beranda depan Indonesia yang harus kuat secara politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
Dalam pemaparannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan visi pengelolaan kawasan perbatasan 2025-2029, yaitu mewujudkan kawasan yang tangguh, mandiri, sejahtera, dan adaptif. Visi ini fokus pada penguatan pertahanan, pemanfaatan sumber daya lokal, serta percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Bupati Ikram menegaskan bahwa Halmahera Tengah siap bersinergi dengan pemerintah pusat dalam agenda penguatan kawasan perbatasan, khususnya melalui pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, Halmahera Tengah memiliki posisi strategis dan potensi ekonomi yang dapat dioptimalkan untuk mendorong pembangunan kawasan secara berkelanjutan. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap peningkatan infrastruktur, keamanan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya lokal.
Bupati juga menekankan bahwa pembangunan perbatasan bukan hanya menyangkut aspek kedaulatan negara, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat daerah.
Ia menilai bahwa dengan perencanaan yang matang, kawasan perbatasan dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi yang produktif sekaligus memperkuat ketahanan nasional dari berbagai sisi.
BNPP menargetkan Rakorendal 2025 mampu melahirkan rumusan kebijakan pengelolaan perbatasan yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan adaptif, sehingga memperkuat daya saing nasional serta posisi Indonesia di garis terdepan wilayah kedaulatan negara.
—Tim/Red—
