Dugaan Korupsi 19,8 Miliar? KPK Ditantang, Segera Periksa Suryani

JAKARTA, Corongpublik.com-Gedung Merah Putih KPK, Senin depan, dijadwalkan tak hanya jadi markas antirasuah, tapi juga bakal jadi panggung suara publik. Koordinator Sentral Koalisi Anti Korupsi Maluku Utara Jakarta (SKAK MALUT-JKT), M. Reza, siap menggelar demonstrasi. Aksinya bukan tanpa alasan. Ia mendesak KPK turun tangan menyelidiki dugaan korupsi senilai Rp 19,8 miliar yang menyeret nama Suryani Antarani, eks Kepala BPKAD Morotai, yang kini justru mendapat promosi jabatan.

Pak Ketua KPK Setyo Budiyanto, jangan hanya tegas saat pidato pelantikan. Buktikan di lapangan!,” tantang Reza, lantang. Ia khawatir, KPK model baru hanya gahar saat konferensi pers, tapi ciut saat berhadapan dengan aktor lokal yang lihai menyembunyikan anggaran di balik tumpukan dokumen APBD.

Reza tak sendiri. Ia menyuarakan keresahan masyarakat Maluku Utara yang, menurutnya, sedang “demam korupsi.” Tapi alih-alih diberi antibiotik penegakan hukum, justru malah disuapi pejabat lama berkasus yang naik jabatan.

Suryani, yang diduga jadi dalang pembengkakan anggaran konsumsi, kini malah dilantik jadi Sekretaris BPKAD Provinsi. Ibarat pasien COVID disuruh nonton konser dangdut semakin parah.

Ini bukan soal besar kecilnya jumlah duit yang raib, tapi soal integritas sistem pemerintahan kita yang hancur pelan-pelan,” ujar Reza.

Kecurigaan muncul setelah ditemukan lonjakan anggaran makan-minum di BPKAD Morotai dari Rp 2,8 miliar menjadi Rp 3,5 miliar hanya dalam setahun. Jika dijumlah, selama dua tahun (2023–2024), total belanja konsumsi mencapai Rp 6,3 miliar. Ini bukan anggaran nasi bungkus biasa, tapi selevel catering nikahan 100 hari nonstop.

Anggaran konsumsi itu seakan-akan mereka kerja 24 jam penuh sambil ngunyah,” sindir Reza.

Ia menilai lonjakan itu sebagai indikasi awal pemborosan, atau lebih buruk: manipulasi anggaran.

Padahal, warga Maluku Utara masih berkutat dengan kemiskinan, akses kesehatan terbatas, dan infrastruktur yang bolong sana-sini. Tapi para pejabatnya, seakan hidup di realitas berbedamungkin lebih cocok disebut “Republik Meja Rapat dan Snack Box.”

Reza tidak menampik bahwa KPK pernah berjaya, seperti saat operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Malut di Hotel Bidakara tahun 2023. Tapi, itu cerita lama, bukan di bawah nakhoda sekarang.

Ia pun menyodorkan daftar PR untuk Ketua KPK Setyo Budiyanto:

1. Panggil dan periksa Suryani Antarani atas dugaan penyimpangan anggaran Rp 19,8 miliar.
2. Audit investigasi anggaran DPKAD Morotai 2023–2024.
3. Usut kemungkinan keterlibatan aktor lain dalam jaringan korupsi anggaran daerah.

Kami tak ingin KPK kehilangan taringnya, lalu berubah jadi Komisi Pelipur Lara,” tegas Reza.

“Jika Suryani tak diperiksa, publik bisa menilai bahwa ganti pimpinan, tapi praktik pembiaran tetap jalan.”

Ia pun menutup pernyataan dengan nada satire, “Maluku Utara tak boleh terus jadi ladang subur bagi tikus berdasi. Kalau KPK masih diam, jangan salahkan rakyat kalau nanti percaya: ternyata baju baru KPK hanya seragam, bukan semangat.”