Dugaan Korupsi DLH Pelalawan Jadi Alarm, Mahasiswa Berencana Kepung Kejagung

23

JAKARTA, Corongpublik// Forum Mahasiswa Anti Korupsi Pelalawan Jakarta (FORMAK Pelalawan-Jakarta) memastikan akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) pada Senin, 29 Desember 2025. Aksi ini merupakan bentuk tekanan publik terhadap penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pelalawan, Eko Novitra.

Demonstrasi tersebut digelar sebagai wujud keprihatinan mahasiswa atas lambannya proses penegakan hukum yang berjalan di daerah. FORMAK menilai, penanganan perkara ini tidak menunjukkan keseriusan dan berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Koordinator Lapangan aksi, Muhammad Al Amin, menegaskan bahwa Kejaksaan Agung RI harus segera mengambil alih penanganan kasus tersebut. Menurutnya, pengambilalihan menjadi langkah krusial untuk menjamin proses hukum berjalan secara objektif dan transparan.

Al Amin menilai, jika kasus dugaan korupsi itu terus ditangani di tingkat daerah, risiko intervensi dari pihak-pihak berkepentingan sangat besar. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menghambat upaya penegakan hukum yang adil dan berintegritas.

“Kami mendesak Kejaksaan Agung RI segera mengalihkan penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Eko Novitra dari DLH Pelalawan. Penanganan di daerah berpotensi tidak transparan dan rawan intervensi,” tegas Muhammad Al Amin.

Aksi ini rencananya akan diikuti oleh puluhan mahasiswa asal Pelalawan yang tergabung dalam FORMAK Pelalawan-Jakarta. Mereka menyatakan siap mengawal jalannya proses hukum hingga tuntas demi kepentingan masyarakat Pelalawan.

Para mahasiswa menilai dugaan penyalahgunaan wewenang dan anggaran di tubuh DLH Pelalawan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan hukum. Mereka menuntut adanya langkah tegas agar kasus tersebut tidak menguap begitu saja.

FORMAK Pelalawan-Jakarta juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Mereka mendesak Kejagung RI menunjukkan komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, sekaligus menjawab harapan publik akan keadilan yang sesungguhnya.

___Tim/Red___