JAKARTA, 5 Agustus 2025– Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (FORMAPAS MALUT) wilayah Jabodetabek-Banten memberikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Pertanian RI dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan atas upaya konkret dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya di Provinsi Maluku Utara.
Apresiasi ini disampaikan menyusul pelaksanaan program penanaman padi gogo yang berlangsung di Desa Trans Kosa, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Sabtu (2/8/2025) pekan lalu. Kegiatan ini merupakan bagian dari program akselerasi perluasan tanam padi sebagai bentuk hilirisasi sektor pertanian.
Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan FORMAPAS MALUT, Dandi Mutalib, menyebut langkah ini sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah dalam memperkuat swasembada pangan.
“Ini adalah bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan ketahanan pangan nasional. Kami sangat mengapresiasi inisiatif ini,” ujar Dandi dalam keterangannya di Jakarta.
Dandi menekankan bahwa hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan harus menjadi prioritas utama pembangunan daerah. Ia menyebut bahwa setiap tahapan hilirisasi bukan hanya soal produksi, tetapi juga menyangkut pemberdayaan masyarakat.
“Dengan menanam benih, kita sedang menanam harapan agar masyarakat Maluku Utara berdaya dan mampu mengelola potensi komoditas lokal secara mandiri,” tambahnya.
Langkah ini, menurut Dandi, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (P3BPSDL), yang dikuatkan melalui Surat Badan Pangan Nasional RI Nomor 2346/HK.01.03/A/07/2025. Regulasi ini mendorong diversifikasi pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal seperti singkong, sorgum, jagung, dan komoditas non-beras lainnya.
Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan 2026-2030, sektor pertanian ditetapkan sebagai salah satu prioritas unggulan. Hal ini menjadi wujud konkret dukungan terhadap “Asta Cita” Presiden dalam mencapai swasembada pangan nasional.
Dandi menilai bahwa sinergi ini menjadi contoh ideal keterlibatan pemerintah daerah dalam menyukseskan kebijakan pusat.
Ini bukan hanya tentang Kota Tidore, tapi tentang bagaimana seluruh Maluku Utara bisa menjadi pionir dalam ketahanan pangan nasional,” katanya.
FORMAPAS MALUT juga mendorong agar semangat serupa diadopsi oleh pemerintah kabupaten/kota lainnya di Maluku Utara. Dandi mengingatkan bahwa hilirisasi tidak boleh hanya sebatas pertambangan, tetapi juga harus menyentuh sektor pertanian dan perkebunan sebagai identitas awal masyarakat Maluku Utara.
“Kami berharap seluruh daerah di Maluku Utara berani menjadikan hilirisasi pertanian sebagai prioritas utama. Inilah akar dari kemandirian ekonomi masyarakat kita,” tutup Dandi.(Tim/Red)*