JAKARTA, Corong Publik// Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (FORMAPAS Malut) Jabodetabek-Banten memberikan apresiasi tinggi atas langkah Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan pada 20-21 Agustus 2025 di Bela Hotel, Ternate.
Rakor yang melibatkan Gubernur, para Bupati dan Wali Kota se-Malut, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Gizi Nasional, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Maluku Utara sebagai bagian dari Tim TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah), dinilai sebagai langkah konkret dan strategis dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan di daerah.
“Rakor ini adalah pijakan penting menuju swasembada pangan di Maluku Utara, dan sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo,” ujar Riswan Sanun, Ketua Umum FORMAPAS Malut, dalam pernyataannya kepada media ini Rabu, (20/8).
FORMAPAS memuji inisiatif Kepala Dinas Pangan Maluku Utara, Dheni Tjan, yang telah memfasilitasi pertemuan penting ini. Mereka berharap forum ini benar-benar dimanfaatkan untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat memperkuat produksi pangan lokal dengan dukungan program nyata yang tertuang dalam APBD 2025 dan 2026.
Riswan menegaskan beberapa poin penting yang diharapkan muncul dari forum rapat yaitu, Jaminan ketersediaan pangan yang cukup dan stabil bagi masyarakat. Peningkatan akses dan keterjangkauan pangan bagi seluruh lapisan. Mendorong konsumsi pangan yang beragam, bergizi, aman, dan berkelanjutan. Memperkuat koordinasi lintas sektor, baik pemerintah, swasta, maupun komunitas dan Menyusun rencana aksi konkret untuk mempercepat pembangunan ketahanan pangan di daerah.
Tak hanya itu, FORMAPAS juga menekankan pentingnya perhatian terhadap wilayah industri pertambangan. Menurut mereka, ketahanan pangan tidak boleh berhenti di wilayah agraris saja, tetapi juga harus menyentuh daerah-daerah sekitar industri ekstraktif.
“Pemerintah harus mendorong sinergi antara perusahaan tambang dan masyarakat. Lahan eks tambang harus dioptimalkan untuk pertanian berkelanjutan, dan CSR perusahaan harus difokuskan pada penguatan sektor pangan,” tegas Riswan.
Strategi yang ditawarkan FORMAPAS mencakup pemanfaatan lahan eks tambang, diversifikasi pangan lokal, penerapan teknologi pertanian, serta penyediaan infrastruktur dan stimulus ekonomi untuk sektor pertanian dan perikanan.
Mereka juga mendorong agar Pemprov Malut benar-benar berkomitmen mengangkat kesejahteraan petani dan nelayan, serta memastikan bahwa kebijakan ketahanan pangan tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi terwujud di lapangan.(Tim/Red)*
 Jabodetabek-Banten memberikan apresiasi tinggi atas langkah Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan pada 20-21 Agustus 2025 di Bela Hotel, Ternate){kind=link}