Ambon – Puluhan pendemo yang tergabung dalam Forum Pemuda Adat Pulau Buru menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Maluku, menyuarakan dukungan terhadap kebijakan Gubernur Hendrik Lewerissa tentang belasan koperasi yang akan beroperasi di tambang emas Gunung Botak (GB) Buru.
Dalam orasinya, Risman Soulisa selaku koordinator lapangan menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan upaya strategis untuk memberdayakan ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan pada korporasi besar dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Kami mendukung kebijakan pak Gubernur. Sebab jika koperasi yang telah memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di wilayah pertambangan GB beroperasi maka bisa meningkatkan perekonomian warga sekitar,” teriak Risman dalam orasinya, Jumat (16/05/2025).
Menurutnya, penting bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku untuk mengintruksikan kepada dinas terkait agar gencar melakukan sosialisasi tentang keberadaan 17 koperasi tersebut agar dapat di mengerti oleh masyarakat.
“Kami minta pak Gubernur segera perintahkan OPD terkait untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan 17 koperasi yang sudah memenuhi persyaratan administratif untuk beroperasi ini,” pintanya
Orator lainnya, Ali Alkatiri meminta kepada Gubernur, Kapolda Maluku dan Pangdam Pattimura untuk menertibkan tambang Gunung Botak dari segala bentuk kegiatan ilegal.
“Kami juga harap polda Maluku untuk segera meminta pertanggungjawaban ahli waris gunung botak terkait korban jiwa dari tahun 2012 sampai 2025,” harap demonstran.
Lebih lanjut, dalam orasinya para demonstran juga meminta agar aparat penegak hukum menangkap oknum-oknum yang diduga menghalangi pembentukan koperasi yang telah memenuhi IPR.
“Prinsipnya, kami minta tertibkan tambang GB, tangkap pembeli dan penambang emas yang tidak memiliki ijin serta para oknum yang sengaja membuat tindakan ilegal lainnya di GB,”tukasnya
