HALSEL, 11 Agustus 2025- Rencana kehadiran Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BPPK), Budiman Sudjatmiko, dalam pelantikan pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Halmahera Selatan pada 13 Agustus 2025 mendatang, memicu gelombang penolakan dari dua organisasi pemuda berhaluan nasionalis. Mereka menilai kehadiran Budiman bukan hanya tak relevan, tetapi juga sarat agenda politik terselubung.
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Halsel bersatu dalam satu barisan perlawanan. Mereka membentuk aliansi bernama Front Marhaenisme, yang akan menggelar aksi protes menentang kedatangan Budiman.
“Kami menolak dengan tegas kehadiran Budiman Sudjatmiko dalam pelantikan APDESI. Ini bukan panggung politik. APDESI adalah rumah besar desa, bukan arena manuver kekuasaan dari pusat,” kata Sumitro Komdan, Ketua GMNI Halsel, dalam pernyataan kerasnya kepada media, Minggu (11/8).
Menurut Sumitro, pelantikan pengurus APDESI seharusnya menjadi momen konsolidasi dan penguatan peran strategis kepala desa dalam membangun daerah dari bawah. Namun, kehadiran Budiman yang kini memimpin lembaga strategis setingkat nasional dinilai justru akan menciptakan kesan politisasi kelembagaan desa di tahun-tahun yang kian dekat dengan kontestasi politik nasional.
“Kami mencium aroma politis. Kehadiran tokoh seperti Budiman bisa memicu gesekan horizontal di masyarakat. APDESI bukan kendaraan politik siapa pun,” sambungnya.
Sikap serupa disuarakan Ketua GPM Halsel, Armain Rusli, yang menilai rekam jejak politik Budiman tidak sejalan dengan aspirasi rakyat Halmahera Selatan.
“Budiman punya rekam politik yang penuh kontroversi. Dalam konteks Halsel, kehadirannya justru berpotensi mencederai semangat kemandirian desa yang selama ini kami jaga,” ucap Armain. Ia juga mengimbau seluruh elemen pemuda dan masyarakat agar tetap waspada terhadap upaya infiltrasi politik pusat ke dalam struktur pemerintahan desa.
Pelantikan pengurus APDESI Halsel dijadwalkan berlangsung di Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan, dan akan dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala desa, serta perangkat desa dari seluruh penjuru kabupaten.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak panitia pelantikan maupun dari Budiman Sudjatmiko sendiri. Namun gelombang penolakan ini diyakini akan memanaskan tensi acara, yang sejatinya ditujukan untuk memperkuat sinergi antara desa dan pemerintah daerah.(Tim/Red)*
, Budiman Sudjatmiko, dalam pelantikan pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Halmahera Selatan pada 13 Agustus 2025 mendatang, memicu gelombang){kind=link}