JAKARTA, Corongpublik// Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Rabu (3/9/2025), mereka menuntut Presiden Prabowo Subianto segera membongkar sistem ekonomi yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat serta merombak struktur sosial yang dinilai semakin timpang.
Aksi ini berlangsung damai meski sempat memanas di bawah penjagaan ketat aparat TNI dan Polri. Aksi yang dialakukan dengan mengusung tema besar, “Runtuhkan Ketidakadilan Struktural, Wujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, yang terpampang jelas dalam spanduk utama aksi. Mereka menyuarakan kritik keras terhadap kebijakan ekonomi-politik nasional, ketimpangan sosial, serta gaya hidup mewah elite politik yang dianggap mencerminkan matinya empati terhadap rakyat kecil.
Dalam orasinya, Ketua Umum DPP GMNI, Sujahri Somar, menekankan bahwa ketimpangan ekonomi dan sosial yang terjadi saat ini bukanlah akibat proses alamiah, melainkan produk dari sistem yang timpang dan dibiarkan berkembang oleh negara.
“Ketidakadilan dipelihara oleh kebijakan yang tidak berpihak dan birokrasi yang arogan. Saatnya struktur ini diruntuhkan,” tegas Sujahri di hadapan massa.
Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal DPP GMNI, Amir Mahfut, menyampaikan data mencengangkan bahwa 59,40% tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal, merujuk pada data BPS terbaru. Ia juga menyoroti maraknya praktik outsourcing, meskipun telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.
“Pemerintah tidak bisa terus bersembunyi di balik angka PDB. Apa artinya pertumbuhan ekonomi kalau buruh hidup di bawah upah layak dan petani tercekik utang?” ujarnya lantang.
GMNI tak segan mengkritik gaya hidup para elite politik dan pejabat negara yang dinilai hidup dalam kemewahan di tengah penderitaan rakyat. Mereka menyoroti kenaikan tunjangan bagi anggota DPR, kesenjangan pelayanan publik antara kota dan desa, serta fenomena pamer kekayaan pejabat yang dinilai mencerminkan ketidakpekaan terhadap realitas rakyat.
Ia juga, menyindir retorika pemerintah mengenai proyek jangka panjang “Indonesia Emas 2045” yang dianggap jauh dari kenyataan hidup mayoritas rakyat.
“Bagaimana kita bicara soal Indonesia Emas kalau guru masih lapar, sekolah masih roboh, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas tetap terjadi?” teriak Amir Mahfut.
GMNI menegaskan bahwa perjuangan mereka tetap berakar pada nilai-nilai ideologis Pancasila, khususnya sila kelima: “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Mereka menyatakan bahwa cita-cita tersebut kini semakin jauh dari kenyataan akibat dominasi kekuatan ekonomi pasar dan birokrasi yang korup. (Tim/Red)
