TERNATE, Corongpublik.com-Polemik kepemilikan Stadion Gelora Kie Raha kembali mencuat. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Maluku Utara mendesak Pemerintah Kota Ternate bersikap transparan ihwal status hukum stadion yang menjadi ikon sepak bola di Maluku Utara itu.
Ketua DPD GMNI Maluku Utara, M. Idhar Bakri, menilai hingga kini tidak ada kejelasan apakah stadion tersebut masuk dalam aset milik Pemerintah Kota Ternate atau Kabupaten Maluku Utara, yang kini berkedudukan di Halmahera Barat. Ia mencurigai ada permainan data dalam pengelolaan aset tersebut.
“Kalau Gelora Kie Raha bukan aset Pemkot Ternate, maka penarikan retribusi oleh pemkot bisa dikategorikan penyimpangan. Itu ilegal dan berpotensi korupsi,” ujar Idhar kepada wartawan di Ternate, Selasa, 17 Juni 2025.
Idhar juga menyentil kerja sama antara Pemkot Ternate dan PT. Malut Maju Sejahtera (MMS) untuk merenovasi stadion tersebut. Menurutnya, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) itu cacat prosedur dan menyalahi hukum karena dasar hukum pengelolaan stadion belum tuntas.
Ia menantang Pemkot Ternate membuka dokumen penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat serta izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dijadikan dasar renovasi stadion.
“Tanpa dokumen penyerahan aset, penerbitan PBG bisa dikategorikan manipulatif. Kami menduga ada pemalsuan data agar proyek renovasi bisa jalan,” kata Idhar.
GMNI Malut, kata Idhar, mendesak agar renovasi stadion dihentikan sementara hingga seluruh dokumen legalitas kepemilikan stadion dibuka ke publik. Ia menekankan, proyek yang menyangkut anggaran publik tidak boleh dibungkus dengan kebohongan administrasi.
“Buka dokumen kepemilikan, tunjukkan dasar penarikan retribusi. Jangan main di ruang abu-abu. Ini bukan hanya soal aset, tapi soal integritas dan tata kelola anggaran publik yang bersih,” tegasnya.
.){kind=link}