HALSEL, 1 Juli 2025- Banjir kembali melanda wilayah Labuha, Halmahera Selatan. Tak hanya menggenangi permukiman warga, bencana ini juga menyoroti kerusakan ekosistem mangrove yang kian parah. Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Marhaenisme (DPC GPM) Halmahera Selatan pun angkat suara, mendesak Gubernur Maluku Utara, Sherly Djoanda Laos, turun langsung ke lokasi terdampak.
Menurut Ketua DPC GPM Halsel, Bung Harmain Rusli, persoalan banjir tak bisa semata-mata disalahkan pada cuaca ekstrem. Ia menilai pembabatan mangrove secara masif menjadi penyebab utama rusaknya daya serap lingkungan.
“Gubernur tidak bisa hanya duduk di kantor dan terima laporan dari staf. Harus datang lihat langsung, apalagi di wilayah yang mangrovenya sudah dikonversi habis-habisan,” ujar Harmain, Selasa (1/7).
Harmain menyebut kerusakan ekosistem mangrove di pesisir Labuha memperparah dampak banjir. Air tak lagi punya tempat untuk mengalir dan meresap. Akibatnya, pemukiman warga, fasilitas umum, hingga jalan utama tergenang nyaris tanpa jeda tiap musim hujan tiba.
GPM Halsel pun mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemkab Halmahera Selatan untuk segera mengevaluasi kebijakan tata ruang, khususnya di kawasan pesisir. Bagi mereka, rehabilitasi mangrove harus dilakukan secara serius dan melibatkan masyarakat lokal.
“Ini bukan semata bencana alam. Ini bencana salah urus. Pemerintah harus hadir dan bertanggung jawab,” tegas Harmain.
GPM berharap, kehadiran langsung Gubernur Sherly di lapangan bisa menjadi sinyal kuat dimulainya komitmen serius dari Pemprov untuk memperbaiki kebijakan lingkungan. Menurut mereka, tak ada waktu lagi untuk menunda nasib masyarakat pesisir dipertaruhkan.(Red)
