JAKARTA, 6 Agustus 2025– Langkah tegas Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, dalam mengevaluasi jajaran pejabat Pemerintah Provinsi mendapat sorotan dan dukungan luas. Usai memimpin rapat bersama OPD di Rumah Dinas Gubernur, Rabu (6/8/2025), Sherly Laos menegaskan komitmennya untuk menata ulang birokrasi yang bersih dari praktik korupsi.
Dukungan terhadap sikap tersebut datang dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya dari Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (FORMAPAS) Jabodetabek-Banten.
Ketua Umum FORMAPAS, Riswan Sanun, angkat bicara. Ia mendesak agar evaluasi pejabat bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar menyentuh integritas dan rekam jejak.
“Pejabat di Pemprov Malut harus bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Evaluasi ini harus tegas, jangan kompromi,” tegas Riswan saat diwawancarai, Rabu malam.
FORMAPAS menilai, pejabat yang terseret dalam kasus korupsi, baik yang sedang disidik maupun yang sudah divonis, wajib dicopot tanpa toleransi.
“Kalau masih ada yang terlibat atau punya rekam jejak buruk, Gubernur harus berani bertindak. Bersihkan institusi dari oknum perusak,” lanjut Riswan.
Tak hanya itu, FORMAPAS juga menyoroti keberadaan pejabat yang disebut-sebut punya kaitan dengan kasus almarhum mantan Gubernur AGK.
“Mereka sudah lama disebut-sebut publik, tapi belum tersentuh evaluasi. Ini jadi tanda tanya. Gubernur harus buka mata dan telinga,” ujarnya.
Sebagai provinsi yang kaya akan sumber daya alam, FORMAPAS menekankan pentingnya pejabat yang jujur, bersih, dan profesional untuk mengelola potensi daerah.
“Kita tidak butuh pejabat yang cuma memperkaya diri. Maluku Utara harus dibangun dengan integritas, bukan kepentingan pribadi,” tutup Riswan Sanun.
FORMAPAS menyatakan siap terus mengawal proses bersih-bersih birokrasi ini dan berharap evaluasi bukan hanya seremoni, tapi jadi langkah konkret menuju pemerintahan yang akuntabel dan berwibawa.(Tim/Red)*
