TERNATE – Ketua Pemuda Solidaritas Merah Putih Maluku Utara, Mudasir Ishak, mendesak Gubernur Maluku Utara, Serly Laos, untuk mencopot Kepala Dinas Sosial Provinsi Malut, M. Zen Kasim, dan Kepala UPTD Panti Asuhan Budi Sentosa, Susan E. Garusim. Desakan itu mencuat menyusul pengusiran tujuh anak asuh dari panti milik pemerintah tersebut.
Mudasir menyebut tindakan itu sebagai bentuk penzaliman terhadap anak-anak yatim yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. “Ini mencoreng wajah visi dan misi gubernur dalam mewujudkan pelayanan sosial bagi masyarakat akar rumput,” kata Mudasir, yang juga menjabat Ketua Harian Persatuan Alumni GMNI Maluku Utara, Selasa, 25 Juni 2025.
Menurut dia, pengeluaran anak asuh tanpa dasar yang jelas adalah bentuk kebijakan sepihak yang tidak manusiawi. Ia menilai M. Zen Kasim dan Susan Garusim tidak layak dipertahankan dalam jabatan strategis yang menyangkut pelayanan sosial.
Mudasir juga mengingatkan bahwa tindakan itu bertentangan dengan konstitusi dan berbagai regulasi yang menjamin perlindungan terhadap anak-anak terlantar. Di antaranya Pasal 34 Ayat 1 dan 2 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2018 dan Nomor 30 Tahun 2011 yang mengatur standar pelayanan sosial anak.
“Bagaimana mungkin seorang kepala dinas dan kepala UPTD tidak memahami landasan hukum tugas mereka? Ini menunjukkan kegagalan dalam memahami fungsi sosial negara,” kritiknya.
Mudasir juga menyatakan pihaknya tengah menyiapkan laporan resmi ke Ombudsman dan Komnas Perlindungan Anak. Ia memastikan, jika Gubernur Serly Laos tidak segera mengambil langkah tegas, gerakan pemuda dan masyarakat sipil akan menggalang aksi lebih luas. “Kami tak akan tinggal diam. Ini bukan hanya soal tujuh anak, tapi soal arah kemanusiaan pemerintahan ini,” tegasnya.
Pihak Dinas Sosial Maluku Utara hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan tersebut. (Red)
