OLEH : FATHUR ROHMAN
PENGURUS HARIAN KARANG TARUNA “PNKT”
Desember yang seharusnya menjadi momentum refleksi dan kedamaian, justru berubah menjadi palagan maut bagi warga di sepanjang daratan Sumatera. Dari Sumatera Utara hingga Aceh, alam seolah sedang menumpahkan amarahnya melalui terjangan air dan longsoran tanah yang tak terbendung. Di bawah kepungan lumpur, ribuan nyawa kini tak lagi sekadar angka dalam statistik bencana melainkan cerita tentang rumah yang hilang, keluarga yang tercerai-berai, dan sebuah wilayah yang kini sedang berjuang untuk tetap bernapas di tengah duka yang mengubur segalanya.
Tragedi memilukan ini tidak boleh hanya dipandang sebagai nasib buruk akibat anomali cuaca ekstrem semata. Tapi meluapnya lumpur ke pemukiman warga adalah bukti nyata atas kegagalan kita dalam menjaga benteng pertahanan ekologis dan lemahnya sistem mitigasi nasional. Selama kerusakan di hulu hutan Sumatera masih terus dianggap sebagai ongkos pembangunan yang lumrah, maka bencana serupa bukan lagi soal “jika”, melainkan “kapan” ia akan kembali datang untuk mengubur lebih banyak nyawa.
Skala kerusakan yang ditinggalkan kali ini benar-benar melampaui batas kewajaran. Data yang terus bergerak dinamis menunjukkan angka korban jiwa yang telah menembus seribu orang. Sebuah statistik kelam yang menempatkan bencana ini sebagai salah satu yang paling mematikan dalam dua dekade terakhir. Ribuan hektare lahan pertanian yang siap panen kini rata dengan material vulkanik dan lumpur, memutus urat nadi ekonomi warga. Infrastruktur vital, mulai dari jembatan penghubung antar provinsi hingga jaringan listrik lumpuh total, mengisolasi puluhan desa ke dalam kegelapan dan kelaparan.
Namun, di balik angka-angka statistik tersebut, terdapat luka manusia yang tak terperi. Kita melihat potret anak-anak dan orang dewasa kini hanya bisa menatap nanar ke arah tumpukan lumpur yang dulunya adalah kamar tidur mereka. Bagi mereka, Desember bukan lagi tentang perayaan atau resolusi tahun baru, melainkan tentang bagaimana bertahan hidup satu hari lagi di tenda pengungsian yang sesak, dengan pakaian yang masih lembap oleh air hujan, sambil terus memanjatkan doa agar langit segera berhenti menangis.
Tragedi ini dipicu oleh fenomena atmosfer yang ekstrem. Kemunculan Siklon Tropis Senyar di perairan utara Sumatera telah menciptakan “bom hujan” dengan intensitas yang tidak lazim. Curah hujan yang biasanya turun dalam satu bulan, tumpah hanya dalam hitungan jam. Namun, menyalahkan iklim sepenuhnya adalah sikap yang naif, pemanasan global yang kian nyata telah membuat siklon-siklon seperti ini menjadi lebih sering dan lebih ganas, mengubah pola cuaca yang dulunya bisa diprediksi menjadi ancaman yang mematikan.
Lumpur pekat yang mengubur pemukiman adalah pesan dari hulu yang rusak. Banjir bandang tidak akan membawa material tanah dan kayu jika hutan-hutan di pegunungan Aceh dan Sumatera Utara masih terjaga. Deforestasi yang massif baik karena pembukaan lahan perkebunan maupun pembalakan liar telah menghilangkan fungsi serapan air. Ketika “spons” alami ini hilang, air hujan tidak lagi meresap ke tanah, melainkan meluncur deras membawa segala sesuatu di jalur jalannya, mengubah sungai menjadi jalur maut bagi warga di hilir.
Ada ironi yang menyesakkan dada saat kita menyaksikan kalender berganti. Di saat sebagian besar dunia sibuk merencanakan pesta kembang api dan kemeriahan tahun baru, ribuan saudara kita di Sumatera justru harus bergelut dengan lumpur dingin demi mencari sisa-sisa kehidupan. Suara letusan kembang api di kota-kota besar terasa sangat kontras, bahkan nyaris tidak peka, jika dibandingkan dengan suara gemuruh longsor yang masih menghantui warga di pengungsian. Kita seolah hidup di dua dunia yang berbeda satu dunia yang merayakan masa depan, dan satu dunia lagi di Sumatera yang sedang berusaha keras agar tidak terkubur oleh masa lalu yang kelam
Bencana yang melanda wilayah Sumatera dan Aceh merupakan ujian berat bagi ketahanan sosial masyarakat. Kehilangan tempat tinggal dan terhentinya akses ekonomi memerlukan penanganan yang tidak hanya cepat, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan paling mendasar. Dalam kondisi ini, negara tidak boleh absen, negara harus hadir memberikan rasa aman dan kepastian bagi setiap korban.
Di bawah visi besar Asta Cita Prabowo-Gibran, negara ditegaskan harus hadir bukan sekadar sebagai pengawas, melainkan sebagai pelindung utama di garis depan saat krisis melanda. Kementerian Sosial melalui PNKT menjalankan mandat ini dengan mengintegrasikan nilai-nilai Asta Cita ke dalam aksi nyata di lapangan. Langkah ini didorong oleh pilar-pilar strategi:s
Pertama Implementasi Asta Cita Ke-2 “Memperkuat Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa”. Dalam konteks bencana, ini diwujudkan melalui penguatan “Mitigasi dan Ketahanan Sosial”. PNKT memastikan kesiapsiagaan logistik nasional yang mandiri di Sumatera dan Aceh, sehingga rakyat memiliki sandaran yang kokoh saat terjadi guncangan alam.
Kedua Wujud Asta Cita Ke-4 “Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan serta Mitigasi Bencana”. Pemerintah pusat “Kemensos” melalui “Pengurus Nasional Karang Taruna” memberikan dukungan penuh melalui alokasi sumber daya kementerian untuk membangun sistem peringatan dini, respons darurat yang terpadu, serta Memastikan bahwa bantuan logistik, pendirian posko pengungsian, dan dapur umum tersedia dalam waktu singkat “golden time” setelah bencana terjadi, sehingga kebutuhan dasar pengungsi di Sumatera dan Aceh terpenuhi tanpa penundaan.
Ketiga Sinergi Pusat dan Daerah yang Solid. Dukungan Pemerintah Pusat bukan merupakan intervensi searah, melainkan kolaborasi harmonis dengan pemerintah daerah di Sumatera dan Aceh. Hal ini mencerminkan kepemimpinan yang merangkul untuk memastikan bahwa solusi yang diberikan tepat sasaran, cepat, dan terintegrasi secara nasional.
Melalui gerak cepat PNKT dan Kementerian Sosial yang selaras dengan visi Asta Cita, Pemerintah Pusat menegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Kehadiran negara di Sumatera dan Aceh adalah solusi konkret untuk memastikan masyarakat tidak hanya sekadar bertahan, tetapi mampu bangkit kembali dengan fondasi sosial yang lebih kuat.
Melalui sinergi ini, Kementerian Sosial membuktikan bahwa pemerintah bukan sekadar pengelola administrasi bencana, melainkan solusi nyata yang bekerja dengan hati, bergerak dengan data, dan hadir dengan aksi nyata untuk memulihkan senyum rakyat di Sumatera dan Aceh.
Darurat dan Pemulihan “Solusi Jangka Pendek”
Pertama Percepatan Jalur Logistik yakni memastikan bantuan makanan, obat-obatan, dan air bersih menembus desa-desa terisolasi melalui jalur udara jika jalur darat masih lumpuh.
Kedua Audit Sistem Peringatan Dini. Segera mengevaluasi mengapa sistem peringatan tidak sampai ke masyarakat sebelum lumpur menerjang, agar korban jiwa tidak bertambah jika ada hujan susulan.
Ketiga Hunian Tetap “Huntap” yang Cepat. Pemerintah harus menjamin pembangunan kembali rumah warga di lokasi yang jauh lebih aman, bukan membiarkan mereka kembali ke zona merah maut.
Transformasi Radikal “Solusi Jangka Panjang”
Pertama Moratorium Deforestasi Total. Menghentikan segala bentuk izin pembukaan lahan di hulu sungai Sumatera. Hutan yang tersisa harus dijaga sebagai aset keamanan nasional, bukan sekadar komoditas ekonomi.
Kedua Revolusi Tata Ruang. Meninjau ulang peta tata ruang wilayah RTRW. Daerah yang secara topografi rawan longsor dan banjir bandang harus dikosongkan dari pemukiman permanen secara permanen.
Ketiga Investasi Mitigasi Berbasis Komunitas. Membangun desa tangguh bencana di mana masyarakat tidak hanya menunggu instruksi pusat, tetapi memiliki kemampuan mandiri untuk membaca tanda-tanda alam dan melakukan evakuasi dini.
Solidaritas Kebangsaan. Instruksi PNKT untuk menggerakkan jejaring di seluruh Indonesia guna menghimpun donasi adalah bukti bahwa “Kesetiakawanan Sosial” bukan sekadar slogan, melainkan mesin penggerak yang nyata saat negara sedang berduka.
Namun, kolaborasi ini harus berkelanjutan. Dukungan Karang Taruna terhadap langkah pemerintah saat ini harus dikawal agar pemulihan pascabencana tidak berhenti pada pemberian sembako, tetapi juga pada pendampingan psikososial dan pembangunan kembali ekonomi warga yang luluh lantak oleh lumpur.
Sinergi antara ketegasan kebijakan pemerintah dan militansi kepedulian dari organisasi seperti Karang Taruna adalah kunci untuk bangkit. Mari jadikan duka Desember ini sebagai titik balik bahwa keselamatan nyawa rakyat adalah hukum tertinggi, dan solidaritas sosial adalah kekuatan terbesar kita untuk melawan keputusasaan.
