JAKARTA, Corongpublik// Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah kembali mencatat prestasi gemilang di tingkat nasional. Daerah yang dipimpin Bupati Ikram Malan Sangadji dan Wakil Bupati Ahlan Djumadil itu resmi menempati peringkat pertama sebagai kabupaten dengan inflasi terendah se-Indonesia.
Prestasi tersebut diumumkan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam forum nasional tersebut, Halmahera Tengah tercatat sebagai satu-satunya daerah dengan inflasi negatif di Indonesia.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan dalam rakor tersebut, Halmahera Tengah mencatat capaian inflasi 0,19 persen pada Oktober 2025, sekaligus menempatkannya di posisi puncak dari 150 daerah sampel Indeks Harga Konsumen (IHK) di Indonesia.
Capaian tersebut jauh berbeda dengan kondisi inflasi nasional. Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyampaikan bahwa inflasi nasional year-on-year (YoY) pada periode yang sama berada di angka 2,86 persen, meski masih dalam rentang target nasional 1,5-3,5 persen.
Dalam kesempatan itu, Wiyagus mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar waspada terhadap potensi kenaikan harga emas perhiasan serta sejumlah komoditas pangan yang diprediksi dapat memberikan tekanan inflasi pada beberapa bulan ke depan.
Keberhasilan Halmahera Tengah mendapatkan apresiasi langsung dari Kemendagri sebagai bentuk pengakuan terhadap langkah konkret, terukur, dan responsif yang dijalankan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga di tengah fluktuasi komoditas nasional.
Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangadji menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil konsolidasi kebijakan dan penguatan koordinasi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang telah dimulai sejak awal tahun.
“Sejak Januari 2025, kami memandu TPID bekerja berbasis data, memastikan intervensi tepat sasaran, dan menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya.
Menurut Ikram, keberhasilan pengendalian inflasi tidak sekadar menyangkut angka statistik.
“Pengendalian inflasi bukan hanya angka, tetapi menjaga stabilitas dan ketenangan hidup warga,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah menerapkan sejumlah strategi terpadu, mulai dari pemantauan harga dan stok secara berkala, operasi pasar murah untuk komoditas strategis, hingga inspeksi distribusi barang guna mencegah penahanan pasokan.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat kerja sama lintas daerah untuk menjaga kelancaran distribusi pangan, serta menggerakkan program menanam dan dukungan transportasi yang dibiayai melalui APBD sebagai bagian dari enam langkah konkret pengendalian inflasi yang dipantau Kemendagri.
Ikram menambahkan, capaian inflasi terendah tersebut memberikan dampak langsung bagi stabilitas ekonomi masyarakat, terutama menjelang akhir tahun.
“Fokus kami tetap sama, yakni harga stabil, pasokan aman, masyarakat tenang,” ujarnya.
Rakor nasional itu turut dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Direktur Pengawasan Standardisasi dan Mutu Pangan Bapanas Hermawan, serta Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Telisa Aulia Falianty.
Menutup penyampaiannya, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi bersama TPID, BUMD pangan, distributor, serta kementerian terkait guna memastikan tren positif ini berlanjut dan pengendalian inflasi tetap stabil pada periode mendatang.
—TIM/RED—
