Oleh: Sarjan H. Rivai (Ketua PW SEMMI Maluku Utara)
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki periode awal kepemimpinannya dengan membawa visi besar, membangun Indonesia yang kuat, berdaulat, dan sejahtera. Sejak dilantik pada Oktober 2024, berbagai kebijakan strategis telah diambil, mencerminkan arah pembangunan yang pro-rakyat sekaligus responsif terhadap tantangan global. Visi ini meliputi tiga pilar utama kedaulatan pangan, hilirisasi industri, dan modernisasi pertahanan.
Tulisan ini berupaya memberikan pandangan kritis konstruktif mengenai capaian awal pemerintahan Presiden Prabowo, dengan menekankan pentingnya dukungan publik agar program-program strategis ini dapat berkelanjutan dan berdampak luas bagi kesejahteraan bangsa.
Salah satu terobosan penting adalah hilirisasi sumber daya alam. Selama beberapa dekade Indonesia dikenal hanya sebagai eksportir bahan mentah seperti nikel, bauksit, dan batu bara. Menurut data Kementerian Investasi, ekspor nikel olahan mampu meningkatkan nilai tambah hingga 8-10 kali lipat dibanding bahan mentah. Di bawah kepemimpinan Prabowo, pemerintah menegaskan komitmennya mengolah mineral strategis di dalam negeri.
Selain meningkatkan pendapatan negara, hilirisasi membuka peluang penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah penghasil tambang. Data BKPM mencatat, realisasi investasi triwulan I 2025 mencapai Rp466,2 triliun, sebagian besar diarahkan ke sektor hilirisasi mineral dan energi terbarukan. Angka ini bukan hanya capaian kuantitatif, tetapi juga cermin transformasi struktural dalam pembangunan ekonomi nasional.
Di bidang pangan, pemerintah menargetkan swasembada beras, jagung, dan komoditas utama lainnya. Peningkatan harga gabah dan distribusi pupuk yang lebih lancar merupakan indikator positif. Perum Bulog melaporkan serapan gabah petani meningkat signifikan pada awal 2025, sehingga stok nasional terjaga di atas 3 juta ton.
Kebijakan ini penting mengingat ketergantungan impor pangan dapat melemahkan stabilitas ekonomi dan sosial. Dengan memperkuat produksi lokal, pemerintah tidak hanya melindungi petani, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas harga pangan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah diluncurkan di 38 provinsi juga berkontribusi ganda, meningkatkan gizi anak sekaligus membuka 50 ribu lapangan kerja baru.
Selain ekonomi, aspek pertahanan menjadi fokus utama. Modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan pengembangan industri pertahanan nasional merupakan langkah penting untuk menjaga kedaulatan negara. Dalam konteks geopolitik kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompetitif, kekuatan militer Indonesia akan menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas regional.
Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya terkait keamanan, tetapi juga memperkuat diplomasi Indonesia di kancah internasional. Negara yang memiliki pertahanan kuat akan lebih dihormati dan diperhitungkan dalam percaturan global.
Beberapa capaian nyata sejak akhir 2024 hingga awal 2025 dapat dicatat, antara lain:
- UMKM mendapat keringanan melalui penghapusan piutang macet (5 November 2024).
- Investasi asing meningkat dengan komitmen Rp290 triliun dari kunjungan ke Tiongkok, AS, Peru, dan Brasil (November 2024).
- Kesejahteraan pekerja meningkat dengan kenaikan upah minimum nasional 6,5% bagi lebih dari 10 juta pekerja (29 November 2024).
- Transportasi publik lebih terjangkau melalui penurunan tarif tiket pesawat 14% dan tol 20% saat musim mudik 2025.
- Energi diperkuat dengan peresmian 26 pembangkit listrik berkapasitas 3,2 GW dan 11 jaringan transmisi (20 Januari 2025).
- Devisa Hasil Ekspor (DHE) diwajibkan disimpan di dalam negeri, dengan potensi tambahan devisa US$80 miliar (1 Maret 2025).
- Bank emas diluncurkan, diproyeksikan menambah PDB Rp245 triliun serta membuka 1,8 juta lapangan kerja (26 Februari 2025).
- Pendidikan dan SDM mendapat perhatian melalui pembangunan 53 sekolah rakyat dan tunjangan kinerja bagi 31 ribu dosen (Maret 2025).
Deretan capaian ini menunjukkan arah pembangunan yang konsisten memperkuat ekonomi nasional, meningkatkan daya saing, serta memperluas pemerataan kesejahteraan.
Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap pemerintahan menghadapi tantangan besar, mulai dari fluktuasi ekonomi global, perubahan iklim, hingga dinamika politik domestik. Kebijakan fiskal seperti penempatan Rp200 triliun dana pemerintah pada lima bank BUMN yang digagas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, misalnya, perlu diawasi ketat oleh DPR agar benar-benar mendorong produktivitas dan tidak terserap pada sektor non-produktif.
Harapan bangsa juga bertumpu pada lembaga pengawasan seperti DPR RI, di mana kepemimpinan Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara fungsi kontrol dan dukungan terhadap agenda pembangunan nasional.
