TERNATE,Corongpublik.com- Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Matantengin (IPMM) menyoroti dugaan kuat terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Dugaan ini mencuat setelah ditemukan adanya pemotongan sepihak terhadap dana BOK tahun anggaran 2025 yang dinilai melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.
Ketua IPMM, Wahyudi Hi Abubakar, saat diwawancarai Selasa, (27/5/2025) mengungkapkan bahwa dana sebesar Rp300 juta yang dicairkan sejak Januari hingga April 2025 tidak dikelola secara terbuka. Parahnya lagi, sebanyak Rp177 juta dari total anggaran tersebut disebut-sebut telah digunakan untuk membayar utang lama yang hingga kini tidak jelas peruntukannya. “Ini bentuk penyimpangan. Anggaran kesehatan harusnya digunakan untuk pelayanan, bukan untuk menutup utang lama yang tidak transparan asal-usulnya,” tegas Wahyudi.
IPMM menilai tindakan Kepala Puskesmas Pulau Makian bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengelolaan dana BOK mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi. Namun kenyataannya, proses tersebut diduga diabaikan secara sadar oleh pihak pengelola.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi berpotensi merugikan keuangan daerah. Jika dibiarkan, maka ini bisa menjadi preseden buruk bagi pengelolaan dana publik di sektor kesehatan,” lanjut Wahyudi.
Atas dasar itu, IPMM secara tegas mendesak Bupati Halmahera Selatan, Basam Kasuba, dan Kepala Dinas Kesehatan untuk segera memanggil, mengevaluasi, dan mencopot Kepala Puskesmas Pulau Makian. IPMM menilai, tindakan tegas ini perlu dilakukan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan di daerah.
Wahyudi juga menyampaikan ultimatum, jika desakan ini tidak direspons dengan cepat dan serius, IPMM akan menggalang aksi besar-besaran bersama mahasiswa dan pemuda se-Pulau Makian untuk menduduki Kantor Bupati dan Kantor Dinas Kesehatan Halmahera Selatan. “Jangan salahkan kami jika gerakan ini menjadi lebih masif. Kami tidak akan tinggal diam melihat dana publik dikelola semena-mena,” tutupnya.
(Jurnalis: Andi/Red)
