TERNATE, Corongpublik// Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, melakukan kunjungan kerja ke Maluku Utara untuk membahas upaya pengendalian deforestasi. Fokus utama pertemuan adalah pengawasan pemegang perizinan berusaha dan persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH).
Rapat kerja ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Heriyadi, dengan didampingi Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, di Royal Resto, Selasa (23/9/2025).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Sherly menyoroti persoalan perizinan tambang yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM tanpa melibatkan pemerintah daerah. Ia menyebut, izin yang diberikan kepada pihak swasta seringkali menimbulkan konflik dengan masyarakat adat yang mengklaim lahan tersebut sebagai tanah ulayat. Konflik tersebut bahkan membuat sejumlah warga harus berhadapan dengan hukum.
Sherly menegaskan bahwa persoalan itu terjadi di luar kewenangan pemerintah daerah. Menurutnya, beberapa kementerian di pusat seperti BKPM, ESDM, dan Kehutanan kerap mengeluarkan izin berdasarkan basis data masing-masing, tanpa sinkronisasi dengan pemerintah daerah.
Ia mencontohkan, izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan Kementerian ESDM seringkali berbenturan dengan izin penggunaan kawasan hutan (HPH) dari Kementerian Kehutanan. Kondisi tersebut menimbulkan gesekan antarperusahaan dan melibatkan masyarakat lokal.
“Permasalahannya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, masing-masing berdiri sendiri tanpa sinkronisasi data,”tegas Sherly.
Untuk mengatasi hal itu, Sherly mengusulkan agar kementerian terkait dapat menetapkan mekanisme perizinan yang melibatkan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Ia menilai daerah perlu dilibatkan, meski tanpa kewenangan penuh, agar dapat memberikan masukan sekaligus mengawasi teknis di lapangan.
“Kalau boleh, kita di provinsi maupun kabupaten dimasukkan dalam alur, walaupun tidak punya kewenangan, paling tidak harus melewati proses pengajuan,” ujarnya.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh para kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara. (Tim/Red)
