TIDORE, Corongpublik// Kondisi jalan provinsi di Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan, kian memprihatinkan. Ruas jalan Payahe-Dehepodo yang menjadi jalur penghubung antara Kota Tidore dan Kabupaten Halmahera Selatan kini rusak berat dan nyaris tak layak dilalui. Warga menilai Pemerintah Provinsi Maluku Utara tak serius memperhatikan infrastruktur dasar di wilayah tersebut.
Bertahun-tahun masyarakat setempat menunggu janji perbaikan dari pemerintah provinsi, namun hingga kini belum juga terealisasi. Saat musim hujan, jalan berubah menjadi kubangan lumpur dan rawan longsor, membuat kendaraan sulit melintas. Kondisi ini tak hanya mengganggu mobilitas warga, tetapi juga memukul sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
“Petani kesulitan mengangkut hasil panen kopra dan rempah-rempah ke luar daerah. Jalan yang rusak ini menutup akses ekonomi kami,” keluh salah satu warga Oba Selatan.
Minimnya perhatian dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan membangun wilayah selatan Tidore. Warga berharap Gubernur Maluku Utara, Sherly Djoanda Laos, segera menunjukkan kerja nyata dengan memperbaiki ruas jalan tersebut.
Ironisnya, di tengah banyaknya jalan provinsi yang rusak parah di Kepulauan Sula, Taliabu, Tidore, dan Halmahera Selatan, Gubernur Sherly Djoanda justru dinilai lebih fokus pada proyek Jalan Trans Kieraha. Proyek ini disebut-sebut menyerap anggaran fantastis antara Rp20 hingga Rp40 miliar untuk tahun 2025.
Aktivis Maluku Utara, Sahrul Muhamad, yang juga Pemuda Oba Selatan menyoroti arah pembangunan yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan publik. Ia menuding proyek Trans Kieraha justru mengarah ke wilayah pertambangan yang dikabarkan milik keluarga Gubernur.
“Publik sudah tahu, jalan Trans Kieraha itu dibangun menuju kawasan tambang milik keluarga Gubernur,” tegas Sahrul.
Kritik pun terus mengalir dari masyarakat dan aktivis, yang mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk tidak menutup mata terhadap penderitaan warga di wilayah Oba Selatan dan segera menindaklanjuti perbaikan infrastruktur vital tersebut.
Perlu diketahui, upaya redaksi untuk memperoleh keterangan resmi dari pemerintah dengan mengirimkan pesan WhatsApp kepada Wakil Gubernur dan Kadis PUPR Maluku Utara hingga kini belum mendapat respons.
—Tim/Red—
