JAKARTA, Corongpublik// Jaringan Aksi Solidaritas Membela Rakyat (JAS-MERAH) mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk menindak tegas PT Jaya Abadi Semesta (PT JAS) dan PT Alam Raya Abadi (PT ARA) terkait dugaan kerusakan lingkungan di Halmahera Timur. Desakan ini disampaikan setelah rencana aksi demonstrasi besar pada Desember 2025 diumumkan oleh Kordinator Pusat JAS-MERAH, M. Reza A. Syadik.
Reza menegaskan bahwa aksi tersebut akan digelar di Istana Negara, Kementerian ESDM, dan KLH sebagai bentuk protes atas meningkatnya dugaan kerusakan ekologis di Maluku Utara. Menurutnya, masalah lingkungan akibat aktivitas pertambangan di wilayah tersebut telah menjadi pola berulang yang tidak pernah ditangani secara serius oleh pihak berwenang.
Ia menjelaskan bahwa banyak perusahaan tambang berizin tidak diawasi secara memadai sehingga memicu kerusakan ruang hidup masyarakat. Reza menekankan bahwa pihaknya tidak menolak aktivitas tambang yang memegang izin resmi, namun izin tersebut tidak boleh dijadikan tameng untuk merusak lahan pertanian warga.
“Izin bukan alasan untuk merusak sawah warga di Wasile,” ujarnya.
Salah satu kasus yang disorot adalah dugaan pencemaran di Desa Bumi Restu, Kecamatan Wasile. Sawah warga dilaporkan mengalami kerusakan pada usia tanam 17 hari, yang bertepatan dengan meningkatnya aktivitas pertambangan di sekitar wilayah tersebut. Dugaan adanya aliran limbah muncul seiring dengan sikap pasif pemerintah kabupaten dan provinsi yang dinilai tidak melakukan pengawasan terbuka.
Untuk itu, JAS-MERAH meminta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq turun langsung melakukan evaluasi kondisi ekologis dan pengambilan sampel. Kementerian ESDM juga diminta memanggil pemilik atau pimpinan PT JAS dan PT ARA untuk meninjau ulang izin operasi mereka.
“Jika terbukti melanggar, ESDM harus berani mencabut izin operasi,” tegas Reza.
Reza turut menyoroti sedimentasi parah di aliran sungai di Halmahera Timur sebagai tanda awal kerusakan ekologis yang berpotensi memicu bencana. Ia mengingatkan bahwa deforestasi dan kerusakan lingkungan di wilayah lain seperti Sumatera telah berulang kali menyebabkan banjir dan longsor besar. “Ketika negara abai, warga menjadi korban pertama. Hal yang terjadi di Sumatera harus menjadi peringatan bagi Maluku Utara,” katanya.
JAS-MERAH menegaskan pentingnya langkah cepat dari pemerintah pusat untuk memastikan keselamatan ekologis masyarakat serta mencegah kerusakan lingkungan yang lebih besar di masa mendatang. Mereka berharap pemerintah tidak lagi bersikap pasif dan segera mengambil tindakan konkret demi menjaga keberlanjutan ruang hidup warga.
—TIM/RED—
