JAKARTA, Corongpublik// Aksi demonstrasi yang berlangsung selama beberapa hari di Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia mencerminkan meningkatnya ketegangan dalam komunikasi politik nasional. Unjuk rasa yang semula ditujukan untuk menyuarakan keadilan dan kemanusiaan kini berkembang menjadi ajang konflik terbuka, memicu kekacauan dan keresahan publik.
Kondisi ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi dan aktivis. Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Jayabaya, Mariyatul Humaira, menilai bahwa suara rakyat yang seharusnya menjadi seruan moral dan kritik konstruktif telah tergeser oleh dinamika konflik yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
“Unjuk rasa berubah menjadi amarah yang tak terkendali, seolah setiap jalan hanya menawarkan kesesatan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa ketegangan yang terjadi di lapangan tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada demonstran. “Mereka menyuarakan aspirasi untuk menegakkan keadilan. Itu seharusnya didengar, bukan dibalas dengan tindakan represif,” tambah Mariya.
Mariya yang juga Kader PMII menyoroti pola komunikasi pemerintah yang dianggap gagal membuka ruang dialog dan meredam eskalasi. Benturan antara aparat dan demonstran justru memperkeruh keadaan, membuat tujuan utama aksi menjadi kabur.
Fenomena ini, menurutnya, menandai pentingnya membangun ruang publik yang sehat. Mengutip pemikiran Jurgen Habermas, Mariyah menyatakan bahwa ruang publik ideal adalah tempat di mana setiap warga memiliki akses setara untuk berdiskusi secara rasional dalam mencari solusi bersama, bukan sekadar menjadi ajang retorika atau benturan kepentingan.
Dalam refleksinya, Mariya mengungkap bahwa bangsa ini tengah berada di persimpangan kritis, membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga semangat rakyat tetap hidup. Ia menyinggung figur almarhum Gus Dur sebagai contoh kepemimpinan yang mampu meredam ketegangan dan mengarahkan energi sosial menjadi dialog yang produktif.
“Jika Gus Dur masih ada, mungkin beliau akan hadir dengan senyum menenangkan, duduk di tengah kerumunan, menuntun rakyat berdialog, bukan berkonflik,” ucapnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa aspirasi rakyat ibarat sungai yang mengairi sawah. Jika diarahkan dengan bijak, akan menumbuhkan kebersamaan. Namun jika diabaikan, bisa menimbulkan kekacauan. Ketegangan, menurutnya, harus dipahami sebagai peluang belajar dan konflik sebagai jembatan menuju saling pengertian.
Mariya menutup pernyataannya dengan seruan penting, bangsa ini membutuhkan pemimpin yang mampu menjaga aspirasi tetap hidup, menjamin keadilan, dan membuka ruang dialog yang inklusif. Karena sejatinya, kekuatan sebuah negara terletak pada kemampuannya mendengar, menghargai perbedaan, dan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyatnya.(Tim/Red)
