TERNATE, Corongpublik// Berkurangnya kewenangan Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kabupaten/Kota akibat pelimpahan regulasi ke tingkat provinsi mendorong DKP Kota Ternate mencari langkah alternatif. Salah satu strategi yang kini diambil adalah pengembangan budidaya perairan air tawar sebagai solusi menghadapi keterbatasan kewenangan pada sektor perikanan laut.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kota Ternate, Dr. Rizal Marsaoly, saat memimpin apel pagi di Kantor DKP Kota Ternate, Kelurahan Sasa, Ternate Selatan, Rabu (22/10/2025), dalam program Rabu Menyapa. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala DKP Kota Ternate Faisal Harun Dano Husein, Sekretaris DKP, pejabat struktural, serta para pegawai DKP.
Rizal Marsaoly menjelaskan, program Rabu Menyapa bertujuan memperkuat fungsi kontrol dan pengawasan terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Hari ini saya memilih DKP karena sektor ini menjadi salah satu kunci ekonomi rakyat yang perlu terus berinovasi,” ujarnya.
Menurut Rizal, perubahan regulasi yang memindahkan sebagian besar kewenangan perikanan laut ke DKP Provinsi menuntut kreativitas pemerintah kota.
“Nelayan kita di pesisir kini menghadapi tantangan baru. Maka DKP harus mampu menciptakan kerja-kerja kreatif untuk memastikan sektor perikanan tetap produktif,” tegasnya.
Ia menilai budidaya perairan air tawar menjadi alternatif potensial di tengah perubahan tersebut. Selain tetap mengelola hasil tangkapan laut, budidaya air tawar harus dioptimalkan agar tetap menjadi sumber pendapatan nelayan,” tutur Rizal.
Lebih jauh, Rizal menekankan pentingnya pemberdayaan nelayan kecil. Ia mendorong DKP Ternate untuk memasukkan program penyuluhan, sosialisasi, hingga penguatan permodalan nelayan ke dalam postur APBD. “Nelayan kecil harus menjadi prioritas, karena mereka ujung tombak ekonomi pesisir,” katanya.
Ia juga menyoroti kondisi armada tangkap nelayan di Ternate yang masih terbatas, rata-rata hanya berkapasitas 2-5 GT.
“Setiap tahun harus ada dukungan pemberdayaan bagi nelayan kecil, sebab mereka memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan perikanan daerah,” pungkas Rizal.
Dalam kesempatan itu, Sekda juga mengingatkan seluruh ASN DKP agar meninggalkan ego sektoral dan memperkuat sinergi dengan pimpinan. “Pelayanan publik harus berjalan maksimal, program kegiatan harus terukur, tepat sasaran, dan transparan dalam penggunaan anggaran,” tandasnya.
—Tim/Red—
. "Hari ini saya memilih DKP karena){kind=link}