HALSEL, 5 Juli 2025- Komisi III DPRD Halmahera Selatan dinilai mandul dan tak bertaring menghadapi mangkraknya proyek jalan hotmix di Pulau Makian. Aktivis Front Perjuangan Masyarakat Pulau Makian, Juslan J. Hi Latif, secara tegas menantang Komisi III untuk memanggil dan mengevaluasi langsung Bupati Halmahera Selatan, Bassam Kasuba, serta Kepala Dinas PUPR, M. Idham Pora.
“Komisi III jangan cuma sibuk bangun citra dan tampil di depan publik, tapi lumpuh menghadapi bupati dan kadis. Ini lembaga rakyat, bukan pemanis demokrasi,” tegas Juslan.
Menurutnya, DPRD semestinya ikut malu dan marah atas mangkraknya pekerjaan jalan tersebut. Sebab, sebelumnya telah ada komitmen tertulis antara Dinas PUPR, pihak rekanan CV. Delta, dan masyarakat Pulau Makian yang disaksikan langsung oleh Komisi III DPRD dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Namun, kesepakatan itu justru dilanggar secara terang-terangan.
“Kalau kesepakatan yang dibuat di hadapan wakil rakyat bisa dengan mudah dilanggar, di mana wibawa dan martabat Komisi III DPRD? Atau DPRD sekarang cuma jago ‘jemput bola’ buat citra, tapi bungkam saat rakyat butuh ketegasan?” sindirnya.
Juslan juga menyentil lemahnya pengawasan DPRD sejak awal proyek bergulir. Ia menyebut Komisi III seakan tak punya nyali untuk bersuara lantang terhadap eksekutif, terutama dalam proyek strategis yang sudah menyedot perhatian publik seperti ini.
“Bila Komisi III tidak bisa bersikap, lebih baik mereka akui saja bahwa mereka sudah kehilangan fungsi kontrol. Jalan rusak, proyek mangkrak, dan rakyat jadi korban. Lalu DPRD diam? Ini bentuk pengkhianatan fungsi pengawasan,” katanya.
Ia mendesak agar DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki persoalan proyek jalan hotmix yang mangkrak di Pulau Makian. Bupati Bassam Kasuba, kata Juslan, harus dipanggil dan dimintai pertanggungjawaban.
“Fungsi DPRD bukan cuma bikin perda dan bahas anggaran, tapi juga kontrol. Kalau fungsi ini tumpul, DPRD tak ubahnya jadi penonton. Kami ingin buktikan, masih adakah keberanian di Komisi III untuk berpihak pada rakyat? Kalau ada, bentuk Pansus sekarang juga,” tutupnya. (Red).
