SANANA, Corongpublik// Warga Desa Fuata, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, tengah menghadapi krisis air bersih yang kian meresahkan. Pasalnya, proyek penampungan air bersih bernilai ratusan juta rupiah yang dibangun pada 2021 terbengkalai, membuat kebutuhan dasar masyarakat tak terpenuhi.
Krisis tersebut terlihat jelas pada aktivitas warga setiap pagi dan sore hari. Warga Fuata terpaksa berbondong-bondong mengambil air langsung dari sungai utama desa untuk memenuhi kebutuhan memasak dan minum. Kondisi ini menandakan gagalnya pemerintah desa dalam menyediakan fasilitas air bersih.
Investigasi langsung wartawan corongpublik.com beberapa minggu lalu menemukan bahwa salah satu bak penampung air bersih di desa tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Fasilitas yang dibangun justru terbengkalai dan tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, air dari keran desa memang ada, tetapi tidak layak dikonsumsi.
“Di sini air keran ada, cuman air itu banyak mengandung zat kapur. Jadi setiap hari torang timba air kali buat masak dan minum,” tuturnya.
Warga itu menambahkan, sumber air bersih yang dibangun pemerintah desa pada 2021 hingga kini tidak pernah bisa dimanfaatkan. Harapan besar masyarakat terhadap proyek tersebut pupus karena tak satu tetes pun air bersih mengalir ke rumah mereka.
“Bak penampung air bersih dengan anggaran Rp 202.883.000 tahun 2021 tidak bisa digunakan,” lanjut warga tersebut dengan nada kecewa.
Fakta di lapangan menguatkan pernyataan warga. Bak air bersih yang seharusnya menjadi penopang kebutuhan vital masyarakat justru kosong, hanya berisi udara dan debu. Tak ada distribusi air yang bisa digunakan warga sehari-hari.
Kondisi ini menimbulkan kekecewaan mendalam terhadap kepemimpinan Kepala Desa Fuata, Hamsan Panigfat, SH. Sosok muda yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, dinilai gagal mengatasi masalah krusial warganya.
Hingga kini, krisis air bersih di Desa Fuata belum mendapat solusi yang jelas. Warga berharap pemerintah daerah maupun instansi terkait segera turun tangan agar persoalan ini tidak terus berlarut-larut dan mengorbankan hak dasar masyarakat. (Tim/Red)
