TERNATE, 28 Juni 2025- Hujan deras yang mengguyur wilayah daratan Halmahera menyebabkan longsor di ruas jalan Payahe-Weda, satu-satunya akses jalan nasional penghubung dua wilayah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran besar bagi pengguna jalan, terutama karyawan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), yang sangat bergantung pada jalur tersebut untuk mobilitas harian.
Longsor yang terjadi menyebabkan badan jalan semakin menyempit dan sulit dilalui kendaraan. Situasi ini meningkatkan risiko kecelakaan bagi para pengendara maupun warga yang melintas, terlebih kondisi jalan yang sudah lama mengalami kerusakan.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhaenis (DPD GPM) Maluku Utara, Sartono Halek, mengungkapkan keprihatinannya atas buruknya kondisi sejumlah proyek jalan nasional di wilayah Halmahera. Dalam wawancara dengan media pada Senin (28/6), Sartono menegaskan, “Fisik jalan yang rusak parah di berbagai titik menghambat mobilitas warga lintas kabupaten di Halmahera. Kondisi ini bukan hanya menyulitkan, tapi juga berpotensi mengancam keselamatan.”
Sartono menyoroti lemahnya respons pemerintah pusat dan daerah dalam menangani keluhan masyarakat terkait kondisi jalan ini. Menurutnya, minimnya tindakan nyata justru memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan proyek infrastruktur di Maluku Utara, yang seharusnya menjadi prioritas utama mengingat peran vital jalan tersebut dalam aktivitas ekonomi dan distribusi logistik antar kabupaten.
“Jalan-jalan ini adalah urat nadi penghubung antar kabupaten. Jika rusak, maka semua sektor terdampak, mulai dari distribusi barang kebutuhan pokok hingga aktivitas industri dan pariwisata,” jelas Sartono.
DPD GPM Maluku Utara mendesak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kepala Balai Badan Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara untuk segera merespons kondisi ini secara serius dan prioritas. “Jangan sampai ada korban kecelakaan dulu baru PUPR bergerak. Pemerintah harus proaktif dan bertanggung jawab,” tegas Sartono.
Selain itu, GPM juga meminta Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur untuk melakukan kunjungan kerja langsung ke lokasi guna meninjau kondisi jalan secara nyata dan mendorong percepatan perbaikan.
Sementara itu, masyarakat sekitar dan pengguna jalan berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar akses vital ini bisa segera pulih dan berfungsi normal kembali. Mereka juga mengimbau agar pengendara berhati-hati dan waspada saat melewati kawasan longsor.(Red)
 serta Kepala Balai Badan Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara untukDPD GPM Maluku Utara mendesak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kepala Balai Badan Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara untukDPD GPM Maluku Utara mendesak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kepala Balai Badan Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara untuk segera merespons kondisi ini secara serius dan prioritas. DPD GPM Maluku Utara mendesak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kepala Balai Badan Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara untuk segera merespons kondisi ini secara serius dan prioritas. “Jangan sampai ada korban kecelakaan dulu baru PUPR bergerakDPD GPM Maluku Utara mendesak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kepala Balai Badan Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara untuk segera merespons kondisi ini secara serius dan prioritas. “Jangan sampai ada korban kecelakaan dulu baru PUPR bergerak){kind=link}