HALTENG, Corongpublik// Dugaan praktik penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali mencoreng wajah penegakan hukum di Halmahera Tengah. Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawasan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (DPD LPP Tipikor) Halteng menantang aparat Polres Halteng untuk tidak menutup mata terhadap praktik kotor penimbunan minyak tanah (mitan) dan solar yang marak di wilayah Weda.
Ketua DPD LPP Tipikor Halteng, Fandi Rizky (FR), menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti kuat mengenai aktivitas ilegal tersebut. Ia menyebut, sejumlah pengusaha nakal diduga bersekongkol dengan jaringan tertentu untuk menimbun dan menjual kembali BBM bersubsidi dengan harga tinggi.
“Ini bukan isu kosong. Kami punya data dan bukti. Polres Halteng jangan hanya diam, karena masyarakat kecil yang jadi korban kelangkaan dan harga tinggi. Kami ingin lihat, keberanian Kapolres diuji di sini,” tegas Fandi Rizky dengan nada tajam, Rabu (22/10/2025).
Menurut hasil investigasi LPP Tipikor, praktik penimbunan itu dilakukan dengan modus pembelian berulang melalui agen resmi, lalu BBM tersebut dialihkan ke tempat penyimpanan rahasia di sekitar Kecamatan Weda. Dari sana, minyak dijual kembali ke pasar gelap dengan harga jauh di atas ketentuan pemerintah.
Fandi menilai, pola tersebut sudah berjalan cukup lama tanpa penindakan serius dari aparat hukum setempat. Ia menduga adanya pembiaran atau bahkan permainan di tingkat tertentu yang membuat para pelaku merasa aman menjalankan bisnis ilegal mereka.
“Kalau Polres Halteng tidak bergerak, kami akan laporkan langsung ke Polda Maluku Utara dan Mabes Polri. Negara tidak boleh kalah dengan mafia minyak,” tandasnya.
Ia juga mendesak Satreskrim Polres Halteng untuk segera turun ke lapangan, memeriksa para pelaku, dan membuka rantai distribusi ilegal tersebut hingga ke aktor utama. Menurutnya, langkah tegas aparat sangat dinantikan agar kepercayaan publik terhadap hukum tidak semakin luntur.
Fandi menutup pernyataannya dengan ultimatum keras, jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata, LPP Tipikor akan menggelar aksi besar-besaran bersama masyarakat Weda sebagai bentuk protes terhadap lemahnya penegakan hukum di Halmahera Tengah.
—Tim/Red—
, menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti kuat mengenai aktivitas ilegal tersebut. Ia menyebut, sejumlah pengusaha nakal diduga bersekongkol){kind=link}