JAKARTA, Corongpublik// Gelombang tekanan terhadap dugaan korupsi di Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara memasuki babak baru. Merasa aksi-aksi di Ternate tak digubris aparat penegak hukum daerah, mahasiswa dan pemuda Maluku Utara di Jakarta kini mengambil alih, menyiapkan aksi nasional untuk menyeret kasus ini langsung ke KPK RI, Kejaksaan Agung, dan Kementerian PUPR/Dirjen SDA. Mereka menargetkan pembongkaran total dugaan jaringan korupsi yang menyeret mantan Kepala BWS Malut, sejumlah PPK, hingga kontraktor “langganan” proyek APBN.
Dalam konsolidasi yang digelar Minggu malam, para koordinator aksi menegaskan bahwa kasus-kasus tersebut sengaja “dikunci” bertahun-tahun. Mereka bertekad memastikan laporan dan bukti-bukti korupsi meledak di meja KPK dan Kejagung. Para aktivis menuding BWS Malut telah lama menjadi lumbung permainan kotor berupa pengaturan paket, barter kepentingan, suap terselubung, hingga proyek bermasalah yang merugikan negara miliaran rupiah.
Koordinator GAK-Malut, Rahmat Karim, menyebut pola korupsi di BWS Malut telah berlangsung sistematis. Ia menilai ada keterlibatan oknum PPK, pejabat inti, serta kontraktor tertentu dalam jaringan yang menguasai proyek-proyek APBN.
“Ini bukan kasus satu atau dua proyek, ini jaringan yang terstruktur,” tegasnya, Minggu (16/11/25).
Aksi nasional dijadwalkan berlangsung Selasa mendatang di tiga titik sekaligus, Gedung KPK RI, Kejaksaan Agung RI, serta Kementerian PUPR/Dirjen SDA. Massa menuntut evaluasi total BWS Malut, pencopotan Kepala BWS tanpa kompromi, pemberhentian seluruh PPK bermasalah, serta pembukaan penyidikan besar-besaran terhadap proyek-proyek yang dianggap sarat penyimpangan.
Sejumlah proyek yang disorot antara lain, Embung Pulau Hiri senilai Rp13,57 miliar yang diduga bermasalah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan; Embung Konservasi Nakamura Rp24 miliar yang dilaporkan warga sebagai proyek mangkrak dan tak layak pakai; Jaringan Irigasi Tahap IV senilai lebih dari Rp16 miliar di Weda Selatan yang diduga sarat manipulasi volume, material substandar, dan penggelembungan progres; serta dugaan suap dan gratifikasi di BWS Malut sepanjang 2022-2023 yang menggunakan modus partisipasi wajib kepada perusahaan.
GAK-Malut menilai kondisi ini menunjukkan bahwa BWS Malut telah menjadi sarang korupsi yang dibiarkan hidup bertahun-tahun. Rahmat Karim mendesak KPK membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti laporan mereka. Para aktivis memastikan seluruh bukti lengkap mulai dari nama pejabat, nomor dan nilai kontrak, dokumen teknis, hingga rekaman kesaksian siap diserahkan langsung.
Aksi tersebut diberi nama Hari Pengadilan Rakyat terhadap dugaan Korupsi BWS Maluku Utara, dengan agenda orasi terbuka, penyerahan laporan resmi, dan desakan pencopotan pejabat terkait.
“Mulai Selasa, tidak ada lagi zona aman bagi oknum BWS yang bermain proyek. Jakarta akan menjadi saksi kejatuhan mereka,” tutup Rahmat.
—Tim/Red—
