HALBAR, Corongpublik// Insiden tenggelamnya tujuh warga Desa Barataku, Kecamatan Loloda Tengah (Loteng), Kabupaten Halmahera Barat, menguak lemahnya kesiapan layanan kesehatan di wilayah terpencil. Selama sekitar lima jam korban terombang-ambing di laut dalam kondisi luka-luka, namun ironisnya tidak mendapatkan penanganan medis memadai di daerah sendiri.
Peristiwa yang terjadi pada 24 Desember 2025 itu menuai kritik keras dari Gerakan Pemuda Marhaein (GPM) Halmahera Utara. Organisasi tersebut menilai Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, khususnya Dinas Kesehatan, lalai memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di Puskesmas Loteng.
Wakil Sekretaris GPM Halut, Reigers V. Lalomo, menyebut kejadian tersebut sebagai potret kegagalan negara dalam melindungi keselamatan warganya. Menurutnya, ketika nyawa warga dipertaruhkan, pelayanan kesehatan justru tidak hadir secara optimal.
Reigers mengungkapkan, para korban seharusnya bisa langsung mendapatkan penanganan medis darurat di Puskesmas Loteng yang berada di Desa Barataku. Namun keterbatasan fasilitas membuat puskesmas tersebut tak mampu menjalankan fungsi dasarnya saat situasi genting.
“Bangunan puskesmas ada, tetapi tidak didukung fasilitas yang memadai. Akibatnya korban harus dirujuk ke RSUD Tobelo. Ini bukan soal jarak, melainkan soal keselamatan nyawa manusia,” tegas Reigers, Senin (29/12/2025).
Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya perhatian Pemerintah Daerah Halbar, khususnya Kepala Dinas Kesehatan, terhadap wilayah-wilayah rawan dan terisolasi. Dalam kondisi darurat, keterlambatan penanganan akibat minimnya fasilitas bisa berujung fatal.
Meski demikian, Reigers mengakui keberadaan Puskesmas Loteng selama ini sangat membantu pelayanan kesehatan dasar masyarakat. Namun, kata dia, rasa syukur itu tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan fasilitas kesehatan berada dalam kondisi tidak siap.
“Masyarakat bersyukur karena akses kesehatan lebih dekat dibanding dulu. Tapi bersyukur bukan berarti menutup mata terhadap kelalaian pemerintah. Puskesmas harus siap menghadapi kondisi darurat kapan saja,” ujarnya.
Atas kejadian tersebut, GPM Halut mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat segera melakukan evaluasi menyeluruh, melengkapi sarana dan prasarana medis, serta memastikan tenaga kesehatan siap siaga. Sebab, jika kondisi ini terus dibiarkan, yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas pelayanan, melainkan nyawa warga Halmahera Barat.
___Tim/Red___
