JAKARTA, Corongpublik// Partai Buruh menegaskan sikap tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Partai Buruh menilai, mekanisme tersebut merupakan kemunduran demokrasi dan bertentangan dengan semangat Reformasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menekankan bahwa Pilkada harus tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Menurutnya, pemilihan langsung adalah bentuk paling sah dari kehendak publik dalam menentukan pemimpin daerah.
Said Iqbal menyebut, melalui Pilkada langsung, rakyat memiliki ruang luas untuk menilai dan mengawasi calon kepala daerah. Masyarakat dapat menelusuri rekam jejak, integritas, serta kapasitas calon melalui berbagai sumber informasi yang tersedia, termasuk media sosial dan pemberitaan.
“Pemilihan langsung mencerminkan kedaulatan rakyat. Rakyat bisa melihat track record calon kepala daerah sebelum menentukan pilihan,” tegas Said Iqbal dalam keterangannya.
Ia memperingatkan bahwa jika Pilkada dilakukan melalui DPRD, potensi politik transaksional justru semakin terbuka lebar. Menurutnya, praktik jual beli suara akan jauh lebih masif karena jumlah pihak yang terlibat lebih sedikit.
“Kalau dipilih lewat DPRD, potensi money politic akan terjadi lebih brutal. Ongkosnya lebih murah, cukup segelintir anggota DPRD, dan permainan uang sangat mungkin terjadi,” ujarnya.
Lebih jauh, Said Iqbal mengingatkan bahwa Pilkada langsung merupakan buah dari perjuangan panjang Reformasi. Ia menegaskan, demokrasi Indonesia dibangun dengan pengorbanan besar rakyat, mahasiswa, dan buruh yang menuntut hak memilih pemimpin secara langsung.
“Kenapa kita harus mundur ke sistem yang pernah gagal? Reformasi belum lama kita jalani,” katanya dengan nada kritis.
Menanggapi anggapan bahwa Pilkada langsung membutuhkan biaya besar, Said Iqbal menilai persoalan utama bukan pada sistem pemilihannya, melainkan pada maraknya praktik politik uang. Karena itu, ia mendorong pembenahan regulasi pemilu untuk menekan ruang manipulasi.
Partai Buruh mengusulkan agar hasil penghitungan suara di TPS, termasuk tabulasi dan rekapitulasi, disampaikan secara terbuka kepada seluruh partai politik peserta pemilu. Transparansi ini diyakini dapat mempersempit celah kecurangan.
“Kalau semua partai tahu hasil suara masing-masing, ruang manipulasi bisa ditekan,” jelas Said Iqbal yang juga menjabat Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Partai Buruh menegaskan komitmennya menjaga demokrasi dengan mempertahankan Pilkada langsung oleh rakyat.
___Tim/Red___
