JAKARTA, Corongpublik// Ketua Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara (PB-FORMMALUT), M. Reza A. Syadik, mengecam keras buruknya kondisi fiskal Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Djuanda. Ia menilai penurunan kualitas pengelolaan keuangan daerah menjadi bukti nyata kegagalan pemerintah provinsi dalam memastikan keberlanjutan fiskal yang berkeadilan bagi rakyat.
Reza menyoroti ironi antara klaim pembangunan dan kenyataan ekonomi daerah. Meski pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada Triwulan II tahun 2025 mencapai 32,09 persen, tertinggi secara nasional, namun proyeksi APBD justru merosot tajam dari Rp3,3 triliun menjadi Rp2,7 triliun untuk tahun anggaran 2026. Kondisi ini disebutnya sebagai bedak statistik yang tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat.
“Pertumbuhan tinggi tapi APBD ambruk. Ini hanya bedak statistik yang tak menyentuh kehidupan masyarakat,” tegas Reza dalam pernyataannya, Senin (27/10/2025).
Menurut PB-FORMMALUT, kemerosotan fiskal tersebut disebabkan oleh defisit dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) hingga 25 persen, diperparah dengan minimnya inovasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Provinsi dinilai terlalu bergantung pada dana pusat, meski sektor pertambangan Maluku Utara menjadi penopang ekonomi nasional.
Lebih jauh, Reza menuding Gubernur Sherly Djuanda melakukan pelanggaran etik dan hukum karena diduga merangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan swasta. Praktik tersebut, katanya, jelas bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang melarang kepala daerah maupun pejabat negara memiliki konflik kepentingan atau menjadi komisaris tanpa penugasan resmi.
PB-FORMMALUT juga mempertanyakan diamnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang dianggap lalai menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepala daerah.
“Jika Mendagri tidak bertindak, sama halnya Tito Karnavian ikut melegalkan pelanggaran dan merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Apalagi Presiden sendiri tegas menyinggung soal tambang ilegal yang dibekingi para jenderal dan elit nasional. Sektor tambang kita rugi ratusan triliun itu jelas merugikan negara,” ujar Reza.
Ia mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk berhenti melakukan pencitraan politik dan segera fokus pada pemulihan fiskal yang berpihak pada kepentingan rakyat.
“Masyarakat butuh bukti, bukan konten. Mengapa APBD jatuh ketika tambang nikel justru panen cuan setiap hari?” tutupnya.
—Tim/Red—
