JAKARTA, Corong Publik// Forum Mahasiswa Maluku Utara Jabodetabek (PB-FORMMALUT) menyerukan gerakan nasional kaum muda untuk membela Presiden Prabowo Subianto di tengah derasnya tekanan politik yang dinilai terstruktur dan sistematis. Ketua PB-FORMMALUT, M. Reza A. Syadik, menyebut Presiden tengah menghadapi serangan senyap dari sisa-sisa kekuasaan lama yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
“Ini tidak sekadar dinamika biasa. Ada indikasi kuat bahwa Presiden Prabowo sedang digembosi oleh jaringan lama yang tidak rela kehilangan akses terhadap sumber daya dan kekuasaan,” ujar Reza dalam keterangan persnya, Rabu (20/8).
Menurut Reza, keberanian Presiden untuk memberantas 1.063 tambang ilegal yang diduga dibekingi oknum TNI-Polri dan aktor politik adalah pemicu utama konflik senyap ini. Potensi kerugian negara dari tambang ilegal tersebut mencapai Rp300 triliun, dan langkah bersih-bersih ini disebut sebagai ancaman langsung terhadap oligarki.
“Langkah tegas Presiden adalah pukulan telak bagi para pemilik kepentingan di sektor tambang. Namun, mari berfikir realistis, oligarki tidak akan tinggal diam. Serangan balik bisa muncul lewat isu ekonomi, hukum, bahkan mobilisasi massa untuk menciptakan instabilitas,” tambahnya.
Reza juga menyoroti sejumlah indikasi sabotase politik yang muncul sejak awal pemerintahan Prabowo, mulai dari demonstrasi bertema “Indonesia Gelap” hingga kriminalisasi tokoh politik. Ia menilai ada pola keterlibatan elit lama yang mencoba memainkan kembali peran dalam pemerintahan.
“Awalnya Jokowi menyebut Prabowo sebagai presiden terkuat. Tapi tak lama muncul gelombang protes besar yang seolah terorganisir. Ini paradoks, Indikasinya jelas ada kekuatan yang mencoba melemahkan Presiden secara sistematis,”tegas Reza.
Lebih lanjut, PB-FORMMALUT juga menyoroti kasus perampasan pulau di Aceh dan konflik tambang di Raja Ampat sebagai “alarm politik”. Meski berhasil ditangani negara, kedua kasus tersebut dianggap sebagai bukti bahwa jaringan kekuasaan lama masih aktif dan berpotensi mengacaukan agenda reformasi sumber daya alam.
Tak hanya itu, Reza menyebut dugaan keterlibatan nama Bobby Nasution dalam kasus korupsi tambang di Maluku Utara yang dibongkar KPK sejak 2023 sebagai salah satu titik rawan politik. “Kalau ini terbukti, sangat wajar jika ada serangan balik dari kelompok yang merasa terancam eksistensinya,” ujarnya.
Khusus mengenai tindakan hukum, Reza menilai langkah Presiden memberi abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto adalah bentuk keberanian politik yang langka.
“Prabowo tidak membalas kriminalisasi dengan kriminalisasi, Justru beliau membuka ruang rekonsiliasi. Tapi bahaya masih mengintai, karena ada residu kekuasaan lama di kabinet yang bisa menjadi tangan dalam untuk mengacaukan agenda negara,” katanya.
Melihat situasi ini, PB-FORMMALUT mengajak kaum muda Indonesia, khususnya di Maluku Utara, untuk bersatu dan mengawal agenda Presiden.
“Kami menyerukan resolusi kaum muda bela negara, bela Presiden Prabowo, bela kepentingan rakyat. Jangan biarkan negeri ini tenggelam dalam persekongkolan mafia tambang. Kaum muda harus berdiri di garis depan menjaga arah perubahan,” pungkas Reza.(Tim/Red)*