TERNATE, Corongpublik// Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate bersiap melakukan penyederhanaan dan pengetatan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026. Kebijakan ini menjadi respons atas menurunnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.
Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menyampaikan hal tersebut usai melakukan konsultasi dengan Badan Anggaran DPRD Kota Ternate, Selasa (7/10). Menurutnya, kebijakan fiskal tahun depan akan disusun dengan prinsip kehati-hatian dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
“Dengan pemangkasan TKD ini, kami akan utamakan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama,” tegas Tauhid.
Ia menambahkan, pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan program agar penggunaan dana publik tetap efektif dan tepat sasaran.
Penyesuaian anggaran tersebut, kata Tauhid, akan berdampak langsung pada sejumlah pos belanja, termasuk belanja pegawai. Meskipun gaji pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap dibayarkan secara normal, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akan disesuaikan berdasarkan kinerja dan kemampuan keuangan daerah.
Tidak hanya pada belanja pegawai, pengetatan juga akan menyentuh anggaran Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
“Pemangkasan Pokir DPRD akan kami lihat nanti berdasarkan ketersediaan anggaran,” jelasnya. Langkah ini diperkirakan akan mempengaruhi realisasi beberapa program aspirasi masyarakat yang diusulkan oleh anggota dewan.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Pemkot Ternate tidak tinggal diam. Tauhid menyebut, pemerintah daerah akan melakukan intervensi dan koordinasi aktif dengan sejumlah kementerian, terutama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), untuk mengamankan proyek-proyek prioritas.
“Kami sedang menyusun proposal agar bisa mendapatkan dukungan pembiayaan tambahan dari pemerintah pusat, guna menutupi kekurangan anggaran yang tidak tersedia di APBD nanti,” ujar Tauhid. Strategi ini diharapkan dapat menjaga kelangsungan program pembangunan yang vital bagi masyarakat.
Tauhid juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih realistis dan adaptif terhadap kondisi fiskal nasional. Ia mengingatkan jajarannya agar tidak lagi mengacu pada struktur APBD tahun 2025 yang relatif besar, karena dinamika keuangan daerah kini tengah berubah.
“Tahun 2026 akan menjadi babak baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Kami tidak lagi berpatokan pada anggaran tahun 2025 yang cukup besar. Tahun depan kita mulai dengan kondisi yang baru,” pungkasnya, menandai dimulainya era efisiensi dan disiplin fiskal di tubuh Pemkot Ternate. (Tim/Red)
