TIDORE, Corongpublik// Menjelang akhir tahun 2025, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bersiap melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pejabat eselon II, III, dan IV. Langkah tegas ini diambil menyusul rendahnya kinerja sejumlah pejabat yang dinilai tidak mampu menunjang jalannya pemerintahan.
Wali Kota Tidore, Muhammad Sinen, menegaskan bahwa proses evaluasi kini sudah berjalan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) dan ditargetkan rampung paling lambat 5 Desember 2025. Evaluasi dilakukan sepenuhnya berdasarkan kinerja, kedisiplinan, serta komitmen terhadap pakta integritas.
Menurut Wali Kota, banyak pejabat terlihat masih bergantung pada arahan pimpinan tanpa menunjukkan inovasi maupun terobosan baru untuk pelayanan publik. Bahkan serapan anggaran tahun 2025 dinilai masih rendah, sementara capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memenuhi target minimal.
Ia menegaskan tidak ragu mengganti pejabat yang tidak mampu meningkatkan PAD.
“Jika target 100 persen belum tercapai, minimal 70-80 persen harus terpenuhi. Faktanya masih banyak OPD yang berada di bawah angka tersebut,” tegasnya.
Muhammad Sinen juga mengkritik keras perilaku ASN yang tidak disiplin menghadiri agenda resmi, termasuk rapat paripurna DPRD. Ia menyebut masih ditemukan pejabat yang menandatangani daftar hadir namun tidak benar-benar menghadiri kegiatan.
Untuk pejabat eselon II, pergantian akan difokuskan pada jabatan kosong yang akan melalui asesmen, seperti di Dinas PMD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim, dan BPKAD Kota Tidore. Sementara sejumlah jabatan lain hanya akan digeser tanpa asesmen.
Wali Kota meminta dukungan semua pihak agar proses evaluasi berjalan tanpa hambatan.
“Saya tidak ingin di masa kepemimpinan saya dengan Ahmad Laiman, masih ada pejabat yang hanya bersantai tanpa rasa tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat,” pungkasnya.
—TIM/RED—
