HALSEL, Corongpublik.com- Keberadaan Pos Pelayanan Terpadu (Polindes) di Desa Dalam, Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, tampaknya luput dari perhatian serius pemerintah desa setempat. Hingga kini, berbagai kebutuhan dasar fasilitas kesehatan tersebut tak kunjung dipenuhi, padahal keberadaannya sangat penting bagi pelayanan kesehatan masyarakat.
Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pemerintah bertanggung jawab menjamin akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Termasuk di dalamnya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan layanan kesehatan dasar.
Sayangnya, dalam praktiknya, usulan-usulan terkait kebutuhan mendasar Polindes seperti pagar, obat-obatan, meja untuk posyandu, hingga alat medis sering kali tidak direspons oleh pemerintah desa. Bahkan, Musyawarah Desa (Musdes) yang seharusnya menjadi forum penyerapan aspirasi masyarakat, kerap digelar tanpa pemberitahuan kepada pihak terkait Polindes.
“Kita usul pagar Polindes saja dari dulu belum direalisasi. Bukan harus beton, pakai bambu pun jadi. Tapi tiap pagi kita harus sapu tai kambing dan ayam karena tidak ada pembatas. Kalau sekali dua kali tidak masalah, ini hampir tiap hari,” keluh salah satu anggota Polindes yang enggan disebutkan namanya.
Ia juga menambahkan bahwa Polindes di Desa Dalam tampak seperti bangunan kosong yang tak berpenghuni akibat minimnya perhatian dari pemerintah desa.
Secara normatif, memang tidak ada regulasi yang secara eksplisit mewajibkan desa membiayai Polindes. Namun, berdasarkan prinsip otonomi desa dan tanggung jawab terhadap pelayanan dasar, banyak desa di Indonesia yang mengalokasikan anggaran dari APBDes untuk mendukung operasional Polindes.
Kondisi ini memunculkan desakan agar Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan turun tangan. Tidak hanya mengevaluasi kinerja kepala desa, tetapi juga memastikan fasilitas kesehatan dasar seperti Polindes berfungsi maksimal sebagai garda terdepan layanan kesehatan masyarakat di wilayah terpencil.
(Jurnalis: Wahyudi/Red)
 di Desa Dalam, Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, tampaknya luput dari perhatian serius pemerintah desa setempat. Hingga kini, berbagai kebutuhan dasar fasilitas kesehatan tersebut tak kunjung dipenuhi, padahal keberadaannya sangat penting bagi pelayanan kesehatan masyarakat){kind=link}