MOROTAI, Corongpublik// Pekerjaan proyek irigasi dan rawa di Desa Aha dan Desa Dehegila, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, menuai sorotan tajam setelah terungkap bahwa pembangunan fisik senilai Rp24,37 miliar dari APBN telah berjalan tanpa ukuran desain final dari pemerintah pusat. Temuan ini mencuat pada Selasa (02/12/2025) dan langsung memantik pertanyaan besar soal kualitas perencanaan serta potensi pemborosan anggaran negara.
Pekerjaan tetap dipacu meski pelaksana proyek mengaku belum mengetahui total panjang saluran irigasi yang harus dibangun. Kondisi ini dianggap tidak lazim dalam proyek konstruksi berskala besar dan menimbulkan keraguan atas kesiapan teknis PT Hutama Karya (HK) selaku pelaksana.
Fakta tersebut terungkap melalui pengakuan Ibnu, pendamping pelaksana dari PT HK, saat diwawancarai wartawan di lokasi pekerjaan pada Senin (24/11/2025). Saat itu, proyek baru memasuki hari keenam, namun desain final belum diturunkan sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
Ibnu menjelaskan bahwa pembangunan irigasi ini merupakan bagian dari paket global yang mencakup empat wilayah di Maluku Utara: Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Halmahera Barat, dan Pulau Morotai. Berbeda dari praktik umumnya, proyek justru dikerjakan meski acuan desain masih sebatas gambar sementara yang disebut bakal mengalami perubahan.
Di Morotai, pekerjaan difokuskan pada dua titik: Desa Dehegila dengan metode pengecoran dan Desa Aha dengan metode pasangan batu. Kedua jenis pekerjaan itu masih mengacu pada rancangan sementara yang belum dipastikan final. “Ukuran gambar sementara kan ada perubahan, nah perubahan gambar itu yang kami masih menunggu,” ungkap Ibnu.
Pernyataan tersebut menguatkan dugaan bahwa pengerjaan fisik dilakukan berdasarkan asumsi teknis yang belum tentu sesuai revisi final. Kondisi ini dinilai rawan menabrak standar konstruksi dan berpotensi mengakibatkan pembongkaran ulang jika terjadi perubahan desain di tengah jalan.
Publik kian khawatir karena proyek bernilai puluhan miliar ini dikontrakkan dengan tenggat waktu yang ketat, namun tetap dijalankan tanpa acuan ukuran yang definitif. Risiko inefisiensi dan pemborosan APBN pun membayangi pelaksanaan pembangunan irigasi tersebut.
Ibnu juga mengaku tidak mengetahui nilai kontrak pasti di tingkat daerah. Anggaran Rp24.375.869.000 disebut sebagai bagian dari paket global, mencakup rehabilitasi saluran lama dan pembangunan saluran baru dengan ketebalan coran 15 cm. Namun, tinggi dan lebar saluran masih mengikuti gambar sementara yang berpotensi berubah.
Dokumen yang dihimpun media ini menyebut proyek tersebut tercatat dengan nomor kontrak HK.02.01/BWS20.6.2/180/2025 tertanggal 10 November 2025. Lokasi pekerjaan meliputi D.I Aha, D.I Goal, D.I Gaga, dan D.I Wayana dengan waktu pelaksanaan hanya 52 hari kerja.
Meski waktu pengerjaan sangat singkat, desain final hingga kini belum ditetapkan, sehingga pekerjaan yang sedang berjalan dikhawatirkan menimbulkan persoalan baru terkait akurasi bangunan, efektivitas anggaran, hingga kredibilitas pelaksanaan proyek pemerintah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Hutama Karya maupun Balai Wilayah Sungai (BWS) masih dalam upaya dikonfirmasi oleh awak media.
—TIM/RED—
