Proyek Jalan Hotmix di Pulau Makian Gagal Total, GMNI Halsel Desak PUPR Bertanggung Jawab

HALSEL, 1 Juli 2025- Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Halmahera Selatan melontarkan kritik keras terhadap proyek pembangunan jalan hotmix di Pulau Makian yang hingga kini belum juga rampung. Kritik tajam tersebut disampaikan oleh Bung Toban Bonjol, kader GMNI Halsel, yang menilai proyek tersebut sebagai cerminan kegagalan total tata kelola infrastruktur oleh Pemerintah Daerah Halmahera Selatan, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dipimpin oleh Idham Pora.

“Sudah bertahun-tahun masyarakat Pulau Makian menanti jalan yang layak sebagai akses utama antarwilayah dan penggerak ekonomi lokal. Tapi yang mereka terima hanya janji, bukan bukti. Ini bukan sekadar proyek gagal ini soal martabat rakyat yang diabaikan!” tegas Bung Toban.

Bung Toban Bonjol, yang dikenal sebagai pengagum Revolusi Bung Karno, menegaskan bahwa keterlambatan proyek ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan telah membawa dampak serius bagi berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, distribusi logistik, hingga mobilitas ekonomi masyarakat. Ia menyebut Pulau Makian seolah “dihapus dari peta prioritas pembangunan daerah”.

“Ketika pemerintah gagal membangun jalan, sejatinya mereka memutus harapan rakyat untuk maju. Ini adalah wujud nyata dari ketimpangan dan ketidakadilan pembangunan yang tak bisa terus dibiarkan,” ujarnya.

GMNI Halsel juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan serta rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam menuntaskan proyek strategis ini. Keterlambatan tersebut dinilai sebagai indikasi ketidaksiapan dan ketidakseriusan dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

“Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari Dinas PUPR maupun Pemda Halsel, maka kami akan menggelar Konfrontasi Gerakan Jilid II di depan Kantor PUPR sebagai bentuk perlawanan terhadap matinya komitmen terhadap kepentingan rakyat,” tandas Toban.

GMNI Halmahera Selatan juga menuntut agar penyelesaian proyek ini tidak hanya secara fisik, melainkan juga harus disertai dengan transparansi anggaran, audit menyeluruh, dan evaluasi total terhadap kinerja Kepala Dinas PUPR.

“Kami akan berdiri di garis depan, menjadi garda terdepan dalam perjuangan ini. Jangan anggap enteng suara rakyat. Diamnya rakyat hari ini bisa berubah menjadi ledakan kemarahan esok hari!”

Di akhir pernyataannya, Bung Toban menegaskan bahwa GMNI secara institusional akan terus bersama masyarakat Pulau Makian, memperjuangkan hak-hak dasar mereka dan mendesak keadilan pembangunan yang merata di wilayah kepulauan.

“Pemerintah harus bertanggung jawab! Rakyat sudah terlalu lama menjadi korban dari proyek-proyek mangkrak. Cukup sudah! Rakyat bukan tawanan politik lima tahunan. Kami akan terus bersuara sampai keadilan benar-benar hadir di Pulau Makian!” tutup Bung Toban.(Red)