HALSEL, 2 Juli 2025- Proyek pembangunan jalan hotmix di Kecamatan Pulau Makian, Halmahera Selatan, senilai Rp 7,8 miliar, hingga awal Juli 2025 masih terkatung-katung. Keterlambatan ini bukan hanya soal teknis, melainkan mulai menyeret sejumlah nama pejabat daerah ke pusaran kritik tajam publik.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Halmahera Selatan, Idham Pora, berdalih bahwa proyek terhambat karena kekurangan bahan material, seperti aspal. Namun, penjelasan tersebut dianggap ganjil dan tidak masuk akal, terutama untuk proyek senilai miliaran rupiah yang telah melalui proses perencanaan teknis.
“Kalau hanya soal aspal proyek bisa berhenti, itu artinya ada yang salah sejak awal. Ini bukan sekadar kelalaian, ini kelalaian yang sistemik,” kata Ketua DPC Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Halsel, Harmain Rusli, saat ditemui usai menggelar konsolidasi organisasi.
Menurut Harmain, proyek ini menggunakan anggaran negara yang bersumber dari pajak rakyat. Karena itu, keterlambatan proyek bukan hanya bentuk wanprestasi, tapi bisa menjurus pada indikasi tindak pidana korupsi. “Jangan lupa, ini proyek strategis. Sudah ada kesepahaman antara kontraktor, Dinas PUPR, dan DPRD sejak aksi jilid I. Kalau sekarang masih mandek, ada yang tidak beres,” ujarnya.
GPM Halsel menilai, jika ditemukan adanya manipulasi jadwal, mark-up anggaran, atau penggelapan dana, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018, Permen PUPR No. 14 Tahun 2020, serta UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Harmain bahkan mendesak agar proyek ini segera diaudit menyeluruh oleh Inspektorat Daerah, BPK, dan aparat penegak hukum. Ia juga menuntut Bupati Halmahera Selatan, Bassam Kasuba, mencopot Kepala Dinas PUPR, Idham Pora.
“Kalau Bupati membiarkan ini terus berlarut, maka sangat mungkin ada konspirasi busuk antara kepala daerah dan pejabat teknis untuk menutupi kegagalan proyek ini,” ujar Harmain lantang.
Ketegangan di akar rumput pun mulai membesar. GPM kini telah membentuk Front Marhaenisme, berkoordinasi dengan DPC GMNI Halmahera Selatan dan Front Perjuangan Masyarakat Pulau Makian (FPMPM) untuk menyiapkan aksi lanjutan.
“Cukup sudah Makeang jadi korban pembangunan yang timpang. Jangan remehkan suara rakyat. Kami akan turun kembali dengan Aksi Jilid II. Ini bukan sekadar protes, ini perlawanan terhadap ketidakadilan,” tegas Harmain.
Ketika Corong Publik mencoba menghubungi pihak kontraktor dan Kepala Dinas PUPR Halsel, hingga berita ini diturunkan, belum ada respons yang diberikan.(Red)
 untuk menyiapkan aksi lanjutan.){kind=link}