JAKARTA, Corongpublik// Dugaan korupsi proyek normalisasi kali di Kabupaten Kepulauan Sula kembali menyeruak. Proyek bernilai lebih dari Rp7 miliar yang digelontorkan sejak 2023 hingga 2025 itu disebut-sebut penuh kejanggalan, bahkan diindikasikan fiktif.
Ketua PW Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Maluku Utara, Sarjan H. Rivai, mengungkap hasil investigasi lapangan pihaknya menemukan penyimpangan serius dalam 36 paket pekerjaan, sembilan paket tahun 2023 senilai Rp1,6 miliar, 20 paket tahun 2024 senilai Rp4 miliar, serta tujuh paket tahun 2025 senilai Rp1,3 miliar. “Banyak proyek hanya ada di atas kertas, sementara di lapangan tidak jelas realisasinya” tegasnya.
Indikasi keterlibatan pejabat publik pun mencuat. Nama Kadis PUPR yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Jaunidin Umaternate, disebut berada di pusaran kasus bersama adiknya, Sabarun, serta seorang staf honorer bernama Melly. Sekda Kepulauan Sula, Muhlis Soamole, turut diseret dalam daftar tersebut. Dari pihak swasta, kontraktor rekanan seperti Cahaya Alvira, Awdi Pratama, Ainur, Thita Mulia, Bintang Barat Perkasa, hingga kelompok Permata dan Nuril Jaya diduga ikut bermain.
Tidak hanya proyek normalisasi, Sarjan juga menyoroti kasus lain, proyek jalan Sentra Perkebunan Senihaya-Modapuhi tahun 2023 senilai Rp5,1 miliar yang kini mangkrak. Ia mendesak Kejaksaan Negeri Sanana segera menetapkan Jaunidin Umaternate sebagai tersangka utama.
“Jalan itu mestinya memberi manfaat bagi masyarakat, tapi justru terbengkalai karena keserakahan pejabat yang memperkaya diri dan korporasi,” ujarnya.
Namun hingga kini, penanganan perkara oleh kejaksaan dinilai berjalan di tempat tanpa progres yang jelas. Kondisi ini memperkuat dugaan adanya perlindungan terhadap pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab.
SEMMI Malut berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas. Sarjan menegaskan, pihaknya tengah menyiapkan aksi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat.
“Kami tidak akan berhenti menekan aparat penegak hukum agar tidak membiarkan kasus ini berlarut-larut,” tandasnya.
_(Tim/Red)_
 Maluku Utara, Sarjan H. Rivai, mengungkap hasil investigasi lapangan pihaknya menemukan penyimpangan serius dalam 36 paket pekerjaan, sembilan paket tahun 2023 senilai Rp1,6 miliar, 20 paket tahun 2024 senilai Rp4 miliar, serta tujuh paket tahun 2025 senilai Rp1,3 miliar. “Banyak proyek hanya ada di atas kertas, sementara di lapangan tidak jelas realisasinya” tegasnya.){kind=link}