TERNATE, Corongpublik// Polemik anggaran rumah tangga Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe terus menuai kritikan publik. Pasalnya, alokasi dana yang semula mencapai Rp22,599 miliar dinilai jauh melampaui anggaran sektor pertanian sebesar Rp19,8 miliar, yang menjadi tumpuan hidup lebih dari 587 ribu petani di provinsi ini.
Banjir kritik dan tekanan publik akhirnya memaksa Pemerintah Provinsi Maluku Utara melakukan penyesuaian. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Malut, Ahmad Purbaya, mengumumkan bahwa dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, anggaran rumah tangga kepala daerah dipangkas menjadi Rp14 miliar.
“Pemangkasan ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi dan penghematan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Ahmad saat dikonfirmasi, Sabtu (25/10/2025).
Ahmad menegaskan bahwa pos anggaran tersebut bukan untuk kebutuhan pribadi Gubernur maupun Wakil Gubernur, melainkan digunakan untuk mendukung kegiatan resmi pemerintahan daerah.
“Anggaran rumah tangga itu bukan soal gaya hidup, tetapi mencakup kebutuhan resmi seperti konsumsi, penerimaan tamu, dan kegiatan protokoler kepala daerah” jelasnya.
Lebih lanjut, Ahmad menyebut angka Rp14 miliar itu sudah mengalami pemangkasan signifikan dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya.
“Pada masa pemerintahan lalu, anggaran rumah tangga gubernur mencapai Rp21 miliar dan wakil gubernur Rp18 miliar. Kini, atas instruksi Ibu Gubernur, anggaran tersebut ditekan menjadi Rp14 miliar” ungkapnya.
Kebijakan ini, kata Ahmad, sejalan dengan surat edaran Presiden terkait penghematan penggunaan APBD agar belanja pemerintah daerah lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada prioritas pembangunan.
Meski demikian, polemik di tengah masyarakat belum mereda. Banyak pihak menilai kontrasnya perbandingan antara dana rumah tangga pejabat dan anggaran sektor pertanian mencerminkan ketimpangan prioritas pembangunan daerah yang perlu dikaji lebih dalam.
—Tim/Red—
