HALSEL, Corongpublik// Ratusan warga Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, turun ke jalan pada Selasa (27/08) menuntut Kepala Desa Saketa, Idjul Kiat, mundur dari jabatannya. Aksi itu dipicu dugaan kuat penyelewengan dana desa yang dilakukan sang kepala desa selama masa kepemimpinannya.
Dalam unjuk rasa yang berlangsung panas tersebut, massa membakar ban bekas sebagai simbol kemarahan. Mereka juga memaksa Kepala Desa Idjul Kiat keluar dari kantor desa dan langsung memboikot aktivitas kantor sebagai bentuk protes atas kekecewaan yang memuncak.
“Kades yang ada di dalam dengan terpaksa kami keluarkan untuk melihat langsung kekecewaan masyarakat atas amanah yang telah disalahgunakan,” teriak salah satu orator aksi
Koordinator Lapangan, Ahmat Boni, dalam orasinya mengungkapkan sejumlah indikasi penyalahgunaan anggaran desa yang dinilai tidak masuk akal. Salah satunya adalah anggaran untuk pembuatan Profil Desa senilai Rp20 juta yang dianggarkan pada tahun 2023 namun hingga 2025 belum direalisasikan.
Tak hanya itu, Ahmat juga menyoroti anggaran bidang sandang pangan sebesar Rp80 juta yang dianggarkan tahun 2024 namun hingga kini tidak jelas penggunaannya. Bahkan, pengadaan dua unit perahu katinting nelayan senilai Rp50 juta juga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan kualitas yang sangat diragukan.
“Ini sangat janggal, Anggaran cukup besar tapi di lapangan hasilnya nihil. Kami menduga kuat ada praktik korupsi di balik semua ini,”tegas Ahmat di hadapan ratusan warga yang memadati halaman kantor desa.
Aksi tersebut tidak hanya menyuarakan ketidakpuasan terhadap kepala desa, namun juga menyasar pemerintah kabupaten, Warga mendesak Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, agar segera memerintahkan Inspektorat untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran desa Saketa, baik fisik maupun non-fisik.
Lebih jauh, massa menuntut agar Bupati segera menonaktifkan Idjul Kiat dari jabatannya sebagai kepala desa. Mereka menilai langkah itu penting guna menghindari potensi penghilangan bukti dan memastikan proses hukum berjalan transparan.
Peringatan keras juga disampaikan kepada Camat Gane Barat agar menyampaikan seluruh tuntutan warga kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halmahera Selatan.
“Jika tuntutan kami ini tidak diakomodir, maka yakin dan percaya, kami akan melakukan aksi yang jauh lebih besar,” tutup Ahmat dalam orasinya.(Tim/Red)