Penulis : Vivin Alwan – Ketua Umum Wanita Indonesia Pemerhati Pariwisata WIPP
Indonesia sering kali dipandang sebagai bisnis raksasa di dunia pariwisata yang hanya menguntungkan segelintir investor besar di kota. Lihat saja hotel bintang lima berdiri tegak dengan target buget yang fantastis, sementara warung kopi serta rumah makan lokal hanya kebagian receh.
Narasi ini, sebenarnya telah mengakar kuat selama Orde Baru yang harus dirombak total. Karena itu kunci keberlanjutan dan keadilan ekonomi pariwisata kita terletak pada satu konsep sederhana namun revolusioner yakni“Warga Lokal, CEO Destinasi”.
Konsep ini, bisa disebut sebagai Pariwisata Berbasis Komunitas (PBK), bukan hanya sekadar program sosial tapi juga model bisnis paling jujur, paling adil, dan paling menjamin keberlanjutan, di mana masyarakat adat, petani, nelayan, atau kelompok pemuda desa, yang paling mengerti denyut nadi, budaya, dan tantangan di wilayah mereka, secara sadar dan terstruktur mengambil peran sebagai “Chief Executive Officer” (CEO) bagi destinasi mereka sendiri.
Mengapa Mereka Layak Menjadi CEO?
Keputusan menempatkan komunitas sebagai pemimpin tertinggi dalam pengelolaan destinasi bukan sekadar romantisasi kehidupan desa tapi pilihan logis berbasis efisiensi. Karena itu yang harus dilakukan adalah:
Kepemilikan Emosional Melampaui ROI
Investor bisa saja mengejar pengambilan atas investasi “return on investment” (ROI) dalam waktu lima hingga sepuluh tahun, tetapi warga lokal mengejar pengmabilan atas warisan “return on heritage”. Karena bagi warga lokal, nilai sebuah lanskap, ritual, maupun bangunan kuno jauh melampaui profit angka tahunan. Mereka tidak akan merusak sungai tempat mereka mandi, mencabut pohon yang dihormati leluhur mereka, atau mengubah tarian sakral demi komersialisasi yang instan.
Bagi warga lokal meraka adalah pemilik abadi bukan hanya pemegang saham. Pariwisata Berbasis Komunitas yang akan memastikan bahwa keuntungan ekonomi sejalan dengan keuntungan ekologis serta budaya, inilah pertahanan terakhir kita melawan pariwisata massal yang merusak (destructive mass tourism).
Distribusi Kekayaan yang Adil (The Leakage Minimization)
Model pariwisata tradisional sering mengalami leakage (kebocoran ekonomi) yang parah. Dana yang dikeluarkan wisatawan di suatu daerah cenderung mengalir kembali ke kota besar atau luar negeri (untuk membayar bahan baku impor, gaji manajemen dari luar, atau keuntungan chain hotel).
Dengan menjadikan komunitas sebagai CEO, kebocoran ekonomi dapat diminimalisir. Setiap rupiah yang dibelanjakan wisatawan mulai dari homestay yang dikelola warga setempat, makanan yang dipasok langsung petani lokal, sampai jasa pemandu wisata yang diberikan pemuda setempat berputar langsung di tempat tersebut.
Efek domino kesejahteraan ini menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran, mengurangi urbanisasi, serta memperkuat modal sosial desa. Komunitas tidak hanya menjadi penerima gaji melainkan mereka menjadi pemilik bisnis tetap dalam waktu yang berkepanjangan.
Solusi Otentik dan Berkelanjutan
Jika di telisik lebih jauh masyarakat lokal merupakan pakar mitigasi bencana alam, penentu jadwal panen, serta penjaga cerita rakyat. Ketika mereka menjadi CEO, keputusan operasional (penentuan harga, batasan jumlah kunjungan, atraksi, konservasi) akan didasarkan pada kearifan lokal (local wisdom), bukan hanya pada tren pasar tapi pada permintaan investor asing juga.
Inilah yang melahirkan pengalaman otentik yang dicari wisatawan modern, pengalaman yang jujur berbasis cerita rakyat dan memiliki integritas budaya tinggi.
Studi Kasus Mengapa PBK Bekerja?
Keberhasilan model pariwisata berbasis komunitas sudah terbukti, tidak hanya di level mikro, tetapi juga mengubah citra daerah secara keseluruhan. Lihat contoh Desa Wisata Panglipuran di Bali atau program homestay di Desa Nglanggeran “Yogyakarta” yang kini menjadi rujukan nasional.
Keberhasilan ini bukan karena investasi modal awal yang besar, tapi karena disiplin kolektif yang dipimpin mayarakat adat dan tokoh dalam menjaga kebersihan, arsitektur, dan keramahan tersebut.
Di destinasi berbasis alam, seperti Taman Nasional Komodo “Flores” atau destinasi trekking di Rinjani “Lombok”, kelompok pemuda lokal yang menjadi asosiasi pemandu dan porter kini memiliki daya tawar yang kuat.
Mereka bukan lagi sekadar buruh angkut, tapi mereka adalah penjual pengalaman yang menguasai ekosistem, konservasi, dan keselamatan wisatawan. Mereka adalah CEO lapangan.
Dari Warga Menjadi Manajer Profesional
Mengubah warga desa menjadi CEO tentu bukan hal mudah. Ada tantangan besar yang harus diatasi, terutama dalam hal kapasitas manajerial dan literasi digital. Karena itu yang harus dilakukan adalah transformasi pola pikir, manajemen keuangan dan tata kelola, akses digital dan pemasaran.
Pertama, transisi dari pola pikir dibantu menjadi memimpin membutuhkan waktu dan pelatihan. Tantangannya adalah menghilangkan mentalitas subsidi dan menanamkan mentalitas investasi dan profesionalisme dalam diri.
Kedua, komunitas sering kali kesulitan dalam pembukuan, pengalokasian dana untuk reinvestment, serta transparansi pembagian keuntungan. Karena itu masyarkat lokal harus diberikan pelatihan tata cara pengelolaan keuangan.
Ketiga, walaupun produknya otentik, banyak komunitas kesulitan memasarkan diri ke pasar global karena keterbatasan literasi digital dan akses terhadap platform online travel agent (OTA) atau media sosial. Tapi diera yang serba digital ini masyakat akan lebih muda mengakses jika diberikan pemahan dengan baik.
Peran Pemerintah dan Swasta: Enabler, Bukan Pengambil Alih
Peran pemerintah, BUMN, dan investor swasta, kini harus bergeser drastis. Jangan lagi melihat warga lokal hanya sebagai objek penerima bantuan atau karyawan rendahan.
Tapi lihatlah mereka sebagai mitra strategis yang memegang aset paling berharga, otentisitas dan keberlanjutan. Karena peran mereka adalah menjadi Enabler “Pemberdaya”, bukan pengambil alih.
1. Fasilitasi Standarisasi, pemerintah perlu memfasilitasi sertifikasi homestay dan pemandu wisata yang berbasis kompetensi lokal, bukan hanya standar hotel internasional.
2. Akses Permodalan Adaptif, swasta dapat menyediakan skema permodalan mikro yang adaptif dan low-interest “bunga rendah” untuk membantu komunitas membangun infrastruktur dasar, bukan skema pinjaman yang rentan mencekik.
3. Transfer Pengetahuan (Capacity Building), organisasi dapat menyediakan pelatihan intensif dan berkelanjutan bukan hanya seminar satu hari dalam hal storytelling “narasi lokal” tapi juga manajemen keuangan dasar, serta pemasaran digital.
Setelah itu pemerintah membangun infrastruktur serta memberikan akses digital dan modal sosial pada masyarakat lokal. Setelah semuanya telah selesai biarkan komunitas mengemudi dengan gaya sesuai dengan tradisi yang harus dijaga, dan pohon yang harus di promosi pada mata seribu mata, tanpa harus di dirusak atas nama pengembangan pariwisata berbasis moderen.
Kedaulatan Pariwisata di Tangan Rakyat
Membangun pariwisata berkelanjutan di Indonesia adalah proyek jangka panjang yang membutuhkan kesabaran dan keadilan struktural. Ini adalah investasi yang melampaui satu periode kabinet atau satu siklus bisnis.
Ketika pariwisata menjadi urusan warga, bukan hanya urusan kantor birokrasi, maka kita baru bisa mengklaim bahwa pariwisata Indonesia benar-benar berdaulat, adil, dan berkelanjutan. Inilah masa di mana Desa Wisata bukan lagi label, melainkan merek yang sukses di bawah kepemimpinan terbaik “Warga Lokal, CEO Destinasi”.
Inilah cara kita memastikan bahwa kekayaan alam dan budaya negeri ini benar-benar membawa manfaat maksimal bagi pemilik aslinya.
