SAKETA, Corongpublik// Krisis kepercayaan di Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, mencapai titik paling panas. Sebanyak 500 Kepala Keluarga mengancam pindah domisili ke Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) karena menilai pemerintah daerah gagal menuntaskan dugaan penyalahgunaan dana desa dan mengabaikan tuntutan transparansi.
Aksi warga yang berlangsung sejak akhir Agustus 2025 ini berawal dari kecurigaan adanya penyimpangan Dana Desa (DD/ADD) 2023-2025. Demonstrasi demi demonstrasi digelar, namun pemerintah desa dianggap tidak responsif, memaksa warga memalang kantor desa dan menghentikan seluruh pelayanan publik sebagai bentuk protes.
Bersasarkan Pres Release Kordinator Aksi, Ismail kiat yang di terima media ini Rabu, (10/12/25) menyampaikan Upaya mediasi sempat digelar pada 27 September 2025 oleh Komisi I DPRD Halsel dan DPMD. Mereka menjanjikan audit oleh Inspektorat. Warga pun membuka palang secara sementara. Namun audit yang dilakukan pada 21 September justru menambah kecurigaan karena dinilai tidak transparan. Warga menuntut audit terbuka karena proyek yang dipersoalkan diduga fiktif.
Ismail mengungkap Kecurigaan memuncak ketika warga mengetahui adanya pertemuan tertutup antara tim audit dan Kepala Desa pada malam hari, sehingga pada 22 September mereka mengusir tim Inspektorat dan kembali memalang kantor desa. Tuntutan pencopotan Kepala Desa dan Camat pun bergema.
Ketegangan meningkat pada 13 Oktober 2025. Warga memalang kantor desa dan kantor camat, memasang spanduk bertuliskan “Copot Kades dan Camat”, serta mengecam Komisi I DPRD dan DPMD yang dianggap mengingkari janji publikasi hasil audit. Mereka menegaskan palang tidak akan dibuka sebelum ada kejelasan pertanggungjawaban anggaran.
Puncak kemarahan warga terjadi pada 13 November 2025 ketika aksi besar digelar di dua titik yakni, Kantor Inspektorat dan Kantor Bupati Halsel di Labuha. Dalam orasinya, massa menuding Inspektorat dan DPMD melakukan pembiaran karena hasil audit yang dijanjikan tak pernah dipublikasikan. Namun Bupati Bassam Kasuba tak hadir menemui massa hingga aksi berakhir tanpa kejelasan.
Kekecewaan makin membesar ketika Bupati Bassam Kasuba datang ke Gane Barat pada 16 November 2025 bukan untuk menyelesaikan polemik Saketa, melainkan menghadiri peletakan batu pertama pembangunan masjid di Desa Balitata. Di tengah tekanan warga, ia akhirnya bertemu perwakilan masyarakat dan kembali berjanji menyelesaikan persoalan dana desa melalui jalur hukum. Namun sampai kini, janji itu tak kunjung ditepati.
Bagi warga, kebuntuan ini bukan lagi soal dugaan korupsi desa, melainkan runtuhnya kepercayaan terhadap pemerintah daerah dari level Inspektorat, DPMD, DPRD, hingga Bupati. “Lebih baik kami pindah ke Halteng daripada hidup di daerah yang pemerintahnya melindungi pelanggaran,” Ismail
Kini, 500 KK telah menandatangani petisi pindah domisili bila hingga akhir tahun Pemerintah Halmahera Selatan tidak menunjukkan itikad baik menyelesaikan kasus ini secara terbuka, adil, dan sesuai hukum. Konflik Saketa pun berubah menjadi alarm keras mengenai kegagalan tata kelola pemerintahan dan hilangnya legitimasi di mata rakyat.
—TIM/RED—
