JAKARTA, Corongpublik// Konsep Sekolah Rakyat, Sekolah Berkualitas untuk Semua, menjadi tonggak baru dalam visi pendidikan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Melalui gagasan ini, pemerintah bertekad menghadirkan akses pendidikan bermutu, inklusif, dan merata bagi seluruh anak Indonesia terutama mereka yang berasal dari keluarga miskin dan kelompok rentan sosial.
Program sekolah rakyat resmi tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 untuk tahun ajaran 2025/2026. Tujuannya ialah memastikan anak-anak dari keluarga tidak mampu, anak jalanan, dan kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi ekstrem tetap memperoleh hak dasarnya dalam pendidikan. Program ini menyasar kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam mengawal implementasinya, Kantor Staf Presiden (KSP) berperan strategis sebagai motor penggerak yang memastikan kebijakan pendidikan berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
KSP berfungsi tidak sekadar sebagai unit koordinasi, tetapi sebagai Delivery Unit kebijakan prioritas Presiden, yang memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan nasional.
“Peran KSP dalam pengawasan pendidikan menjadi sangat penting untuk menjembatani visi nasional dan realitas lapangan,” demikian penegasan KSP dalam kerangka transformasi pendidikan tersebut.
Sekolah rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo memiliki karakter khas, berbasis komunitas lokal, gratis atau sangat terjangkau bagi kelompok miskin, berkualitas dalam pengajaran dan fasilitas, serta terintegrasi dengan penguatan karakter dan keterampilan.
Berbeda dari sekolah reguler, sekolah rakyat diarahkan secara khusus untuk mengangkat kelompok yang selama ini termarjinalkan, sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Jika sekolah reguler seperti SMA, SMK, dan STM bersifat akademik dan berstandar nasional, sekolah rakyat justru menekankan akses, keberpihakan, dan fleksibilitas kurikulum sesuai kebutuhan komunitas lokal. Dengan demikian, ia hadir sebagai model pendidikan alternatif yang menjembatani akademik dan vokasi untuk melahirkan SDM unggul di berbagai daerah.
Untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pemerintah melalui KSP dan kementerian terkait menyiapkan strategi khusus, antara lain:
1. Pembangunan fisik dan fasilitas sekolah secara prioritas.
2. Penempatan guru pamong dan kontrak lokal dengan insentif.
3. Pemanfaatan teknologi digital seperti Learning Management System (LMS), Smartboard, dan laptop.
4. Skema beasiswa dan dukungan sosial bagi siswa miskin.
5. Kemitraan dengan sektor swasta dan LSM untuk mendukung inovasi pendidikan.
Langkah ini menjadi penting, mengingat menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka partisipasi pendidikan tinggi (APK) Indonesia tahun 2024 baru mencapai 32%, sementara hanya 10,2% penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi. Laporan Jurnal Oxford juga mencatat, 58,15% penduduk Indonesia hanya menamatkan sekolah dasar. Ketimpangan ini terlihat mencolok antara DIY (73,9% APK) dan Papua (12%).
Laporan UNESCO GEM Report 2023 menyoroti bahwa akses dan teknologi menjadi faktor pembeda utama kualitas pendidikan di Asia Tenggara. Indonesia masih tertinggal dibanding Singapura, Thailand, dan Vietnam, baik dari sisi literasi maupun numerasi.
Studi Alfaruqi dan Nurwahidah (2024) juga mengungkap bahwa kompetensi guru madrasah masih terbatas, sementara infrastruktur sekolah di wilayah 3T belum memadai mulai dari listrik, koneksi internet, hingga sarana dasar.
Di bawah kepemimpinan Muhammad Qodari, Kantor Staf Presiden (KSP) kini mengimplementasikan Dashboard Pendidikan Nasional sebagai alat pemantau progres sekolah rakyat secara real-time.
Melalui sistem ini, KSP menyerap aspirasi masyarakat, mengelola kanal pengaduan, dan memberikan rekomendasi kebijakan cepat kepada Presiden.
Sekolah rakyat juga didorong untuk menerapkan kurikulum adaptif yang menggabungkan akademik dan vokasi, seperti pelatihan pertanian modern di desa agraris, perikanan di pesisir, hingga teknologi digital di kota kecil. Strategi ini menjembatani dunia pendidikan dan kebutuhan industri lokal, sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Sebagai bagian dari misi Asta Cita pemerintahan Prabowo, target pendidikan nasional diarahkan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Data BPS mencatat, IPM Indonesia pada 2024 mencapai 74,15 tahun dengan rata-rata lama sekolah 13,21 tahun. Sekolah rakyat diharapkan menjadi faktor penting dalam peningkatan capaian tersebut.
Pendidikan, menurut KSP, bukan hanya urusan ruang kelas, tetapi instrumen keadilan sosial dan kemajuan bangsa. Dengan dukungan Presiden Prabowo, pengawasan KSP, serta partisipasi guru dan komunitas, sekolah rakyat diyakini menjadi pilar utama transformasi pendidikan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
“Sekolah rakyat harus menjadi impian yang nyata, bukan sekadar konsep. Saatnya seluruh pemangku kepentingan bersatu padu agar visi pendidikan inklusif dan merata benar-benar dirasakan masyarakat yang termarjinalkan,” demikian penutup pernyataan KSP.
—Tim/Red—
, pemerintah melalui KSP dan kementerian terkait menyiapkan strategi khusus, antara lain:){kind=link}