JAKARTA, Corongpublik// Sentral Koalisi Anti Korupsi Maluku Utara Jakarta (SKAK MALUT-JKT) mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut dugaan proyek fiktif pembangunan Jembatan Kali Butu di Kabupaten Halmahera Barat senilai Rp16,5 miliar.
Koordinator Pusat SKAK MALUT-JKT, M. Reza A Syadik, menyebut proyek tersebut adanya kejanggalan. Kontrak pembangunan baru ditandatangani pada 20 Desember 2024, sementara batas akhir penggunaan anggaran jatuh pada 31 Desember 2024. Dengan demikian, kontraktor pelaksana PT Sederhana Jaya Abadi hanya memiliki waktu 11 hari kalender untuk menuntaskan proyek berskala besar tersebut.
“Mustahil jembatan bernilai miliaran rupiah bisa selesai hanya dalam hitungan hari” tegas Reza dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Lebih jauh, Reza mengungkapkan, aturan sebenarnya memperbolehkan perpanjangan kontrak maksimal 90 hari kalender. Namun hingga kini, perpanjangan itu tidak pernah dilakukan. Hal ini, menurutnya, memperkuat dugaan adanya pembiaran dan persekongkolan antara pejabat terkait dengan pihak kontraktor.
Isu dugaan proyek fiktif ini telah ramai diberitakan di Maluku Utara dan menjadi perhatian sejumlah aktivis di Ternate. Reza menilai temuan tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi Ketua KPK Setyo Budiyanto untuk membuka penyelidikan khusus.
SKAK MALUT-JKT mendesak KPK memanggil dan memeriksa beberapa pihak, termasuk Kepala BPJN Maluku Utara Navy Umasangaji, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ema Amlia, serta Direktur PT Sederhana Jaya Abadi selaku kontraktor pelaksana. Mereka diduga mengetahui kejanggalan proyek tersebut namun membiarkannya.
Selain itu, SKAK MALUT-JKT meminta Kementerian PUPR membentuk tim audit independen guna mengevaluasi total kinerja BPJN Maluku Utara. Mereka juga mendesak PT Sederhana Jaya Abadi di blacklist dari daftar penyedia proyek negara karena diduga terlibat dalam pelaksanaan proyek bermasalah.
“Kasus semacam ini mencerminkan bobroknya tata kelola proyek infrastruktur di Maluku Utara. Negara tidak boleh jadi bancakan segelintir pejabat dan kontraktor nakal. KPK harus berani membongkar permainan ini sampai ke akar-akarnya,” pungkas Reza.
_(Tim/Red)_
 mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut dugaan proyek fiktif pembangunan Jembatan Kali Butu di Kabupaten Halmahera Barat senilai Rp16,5 miliar.){kind=link}