JAKARTA,Corongpublik.com-Koordinator Sentral Koalisi Anti Korupsi Maluku Utara Jakarta ( SKAK-MALUT-JKT) M. Reza akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK pada Senin mendatang sebagai bentuk desakan moral kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi yang diduga melibatkan Suryani Antarani, mantan Kepala BPKAD Morotai. Reza, secara tegas menantang Ketua KPK yang baru Setyo Budiyanto agar membuktikan komitmen pemberantasan korupsi dengan memanggil dan memeriksa Suryani Antarani atas dugaan penyimpangan anggaran sebesar Rp19,8 miliar.
“Kami tidak ingin kepemimpinan baru KPK kehilangan taringnya. Jangan sampai rakyat menganggap KPK berubah menjadi lembaga yang tidak peka terhadap praktik korupsi di daerah,” tegas Reza. Menurutnya, Maluku Utara sedang sakit, dan proses penyembuhannya harus dimulai dari penegakan hukum tanpa pandang bulu.
SKAK-MALUT-JKT menilai bahwa kasus ini harus menjadi prioritas penyelidikan KPK, bukan hanya karena besarnya potensi kerugian negara, tetapi juga karena sinyal kuat adanya dugaan keterlibatan sistemik dan pembiaran, anehnya Gubernur Sherly malah megangkat Suryani Antarani sebagai Sekretaris BPKAD Provinsi Maluku Utara oleh di tengah sorotan publik atas kasus ini.
Kasus dugaan korupsi ini mencuat setelah muncul indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran DPKAD Morotai pada tahun anggaran 2023 dan 2024, dengan total anggaran yang diduga diselewengkan mencapai Rp19,8 miliar. Suryani Antarani, yang saat itu menjabat sebagai Kepala DPKAD Morotai, diduga kuat bertanggung jawab atas aliran anggaran tersebut.
Salah satu pos anggaran yang juga wajib dipertanyakan adalah terkait anggaran makan minum, yang meningkat drastis dari Rp2,8 miliar di tahun 2023 menjadi Rp3,5 miliar di 2024. Total belanja konsumsi tersebut mencapai Rp6,3 miliar hanya dalam dua tahun. Kenaikan yang tidak wajar ini, menurut Reza, adalah indikasi awal dari dugaan pemborosan anggaran.
“Kami menduga kuat telah terjadi pelanggaran serius terhadap prinsip pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan,” ungkap Reza. “Bagaimana mungkin belanja konsumsi satu institusi daerah bisa melonjak miliaran rupiah, sementara masyarakat Maluku Utara masih berhadapan dengan kemiskinan dan keterbatasan layanan dasar?”
Sebagai bentuk keprihatinan dan tuntutan publik, Reza mendesak KPK agar:
- Segera memanggil dan memeriksa Suryani Antarani atas dugaan korupsi Rp19,8 miliar;
- Melakukan audit investigatif terhadap seluruh anggaran DPKAD Morotai tahun 2023–2024;
- Menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor lain dalam jaringan penyimpangan anggaran tersebut.
KPK memang telah menunjukkan keberhasilan di masa lalu, seperti OTT kasus suap pejabat Maluku Utara pada 2023 di Hotel Bidakara, namun itu bukan terjadi di bawah kepemimpinan yang sekarang. Karena itu, Reza menantang Ketua KPK saat ini, Setyo Budiyanto, untuk menelusuri kasus ini.
“Maluku Utara tidak boleh terus menjadi ladang subur korupsi. Ini saatnya KPK buktikan bahwa perubahan kepemimpinan berarti perubahan sikap dan keberanian,” pungkas Reza.
